Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menilai program Kartu Prakerja tidak dapat menjadi elemen bantuan yang efektif di tengah pandemi virus Corona (Covid-19).
Meskipun pemerintah telah berupaya melonggarkan syarat dengan mengharuskan pelatihan secara online, dia memprediksi calon peserta belum tentu terbiasa dengan platform digital. Jenis pelatihan hard-skill seperti menjahit, menenun, memasak, dan lain-lain menjadi tantangan tersendiri untuk dilakukan karena keperluan membeli alat dan bahan.
"Selama masa pandemi, program Kartu Prakerja sebaiknya fokus sebagai bantuan sosial dan mengurangi aspek training," katanya dalam hasil riset CSIS, Kamis (16/4/2020).
Menurutnya, pemerintah harus meningkatkan alur komunikasi publik yang jelas terkait program Kartu Prakerja. Hal itu dilakukan untuk mencegah salah kaprah di masyarakat mengenai pemeritah menggaji pengangguran serta mengantisipasi moral hazard pasca pandemi virus Corona.
Yose Rizal menila skema Kartu Prakerja saat ini berpotensi menimbulkan dilema motivasi peserta, yaitu untuk meningkatkan keterampilan atau memperoleh uang.
"Pemerintah harus mengantisipasi jika peserta tidak serius, padahal biaya pelatihan cukup tinggi. Program ini akhirnya menjadi percuma dan cenderung sebagai pemborosan," jelasnya.
Baca Juga
Setelah diperluas fungsinya, melalui Prakerja, pemerintah menyasar pekerja yang di-PHK dan bisnis mikro yang kesulitan usaha. Untuk menjadi pemegang Kartu Prakerja yang sah, seseorang harus lulus melalui proses pendaftaran online, tes minat bakat, dan seleksi batch berdasarkan domisili.
Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta memperoleh insentif yang disalurkan melalui e-wallet atau rekening bank yang telah didaftarkan. Setiap peserta mendapatkan total bantuan sebesar Rp3,55 juta. Dana ini terdiri dari voucher pelatihan senilai Rp1 juta, insentif penuntasan pelatihan sebesar Rp600 ribu per bulan elama empat bulan, dan insentif survei kebekerjaan yang secara total berjumlah Rp150 ribu.
Menurutnya, insentif yang diberikan pemerintah anya meliputi sebagian kecil total pengeluaran masyarakat. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik Per Maret 2019, penduduk yang berada pada garis kemiskinan per kapita memiliki rata-rata pengeluaran sebesar Rp425.250 per bulan. Sementara itu, pengeluaran makanan per kapita mereka sebesar Rp313.323 per bulan atau setara dengan 73 persen dari total pengeluaran.
"Insentif tunai yang hanya Rp600 ribu tidak cukup. Pelatihan online memerlukan listrik dan internet, artinya pengeluaran untuk komponen tersebut membengkak. Jika tujuannya meningkatkan daya beli, maka penambahan insentif ataupun restrukturisasi dana pelatihan dan insentif perlu dipertimbangkan," jelasnya.
Pemerintah telah membuka pendaftaran program Kartu Prakerja beberapa hari lalu. Peserta hanya diperbolehkan mengambil pelatihan online di platform seperti Tokopedia, Bukalapak, Skill Academy by Ruangguru, MauBelajarApa, HarukaEdu, PijarMahir, Sekolah.mu dan Sisnaker.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
