Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Gara-Gara Tunggakan JKN, Industri Farmasi Kesulitan Beli Bahan Baku

Saat ini impor BBO dari China masih berkisar 60-62 persen dan India 23-25 persen.
Ipak Ayu H Nurcaya
Ipak Ayu H Nurcaya - Bisnis.com 18 Maret 2020  |  22:23 WIB
Petugas kesehatan melayani pasien pada fasilitas hemodialisis di RSI Orpeha, Tulungagung, Jawa Timur, Jumat (24/5/2019). Jasa layanan kesehatan untuk pasien JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat) di RSI Orpeha kembali diaktifkan terhitung 1 Mei 2019 setelah sebelumnya sempat diputus BPJS Kesehatan karena alasan akreditasi rumah sakit habis masa berlakunya. - ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko
Petugas kesehatan melayani pasien pada fasilitas hemodialisis di RSI Orpeha, Tulungagung, Jawa Timur, Jumat (24/5/2019). Jasa layanan kesehatan untuk pasien JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat) di RSI Orpeha kembali diaktifkan terhitung 1 Mei 2019 setelah sebelumnya sempat diputus BPJS Kesehatan karena alasan akreditasi rumah sakit habis masa berlakunya. - ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri farmasi memastikan persoalan utama industri farmasi saat ini adalah rantai nilai atau daya beli perusahaan untuk membeli bahan baku obat (BBO) di tengah keterlambatan dana pembayaran JKN sekitar Rp5,5 triliun - Rp6 Triliun. 

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Farmasi (GP Farmasi) Dorojatun Sanusi mengatakan di tengah kondisi tekanan virus corona, secara rantai pasok memang mulai ada harapan apalagi dengan mulai produksinya pabrikan di China. Saat ini impor BBO dari China masih berkisar 60-62 persen dan India 23-25 persen.

Dia mengemukakan secara produksi di Jawa Tengah memang kabarnya stok akan sampai April, sementara perusahaan dengan kemampuan keuangan yang baik lebih aman mengatakan stok akan sampai Juni bahkan hingga akhir tahun.

"Masalah utama ini bukan barang yang langsung bisa dijual ke masyarakat, barangnya banyak tapi kalau produsen tidak ada uangnya sama saja," katanya kepada Bisnis, Rabu (18/3/2020).

Dorojatun merinci, untuk kebutuhan JKN ada sekitar 500-550 zat aktif atau molekul yang dibutuhkan baik dalam bentuk tablet, kapsul, sirup, injeksi, infus, dan lainnya yang akan menjadi sekitar 1.500 produk.

Sementara di luar JKN, atau untuk kelompok kepentingan masyarakat saat ini memang belum terdata baik dari jumlah yang dibutuhkan dan produk apa saja yang dicari. Namun, secara umum perhitungannya lebih besar dari jumlah produk JKN mengingat pada kelompok ini ada berbagai jenis multivitamin.

"Makanya di situ ada yang bilang bisa stok sampai lama itu yang punya kemampuan finance kuat tapi berapa perusahaan saya tidak tahu, yang jelas sedikit dan jika perusahaan farmasi yang besar dikumpulkan jadi satu belum tentu mewakili katankanlah setengah jenis atau kebutuhan obat kita," ujarnya.

Untuk itu, Dorojatun kembali menekankan pentingnya penyelesaian keterlambatan pembayaran JKN karena ada yang sudah tidak menerima sejak 6 bulan hingga 12 bulan yang lalu.

Dorojatun memastikan pada akhirnya seberapapun besar perusahaan farmasi maka perputaran arus keuangan suatu saat akan berpengaruh.

"Jadi yang selalu saya harapkan dari dana yang digelontorkan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) oleh pemerintah sebaiknya 20 persen saja untuk bayar obat akan sangat membantu industri ini," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bahan baku jkn
Editor : David Eka Issetiabudi
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

Foto

BisnisRegional

To top