Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Indef: Pemerintah Tidak Siap Lockdown Penuh, Lebih Baik Parsial Saja

Sebelum melakukan lockdown, Indef menyarankan pemerintah baik pusat maupun daerah juga harus menjamin pasokan pangan dan ketersediaan akses bantuan sosial untuk masyarakat rentan. Infrastruktur kesehatan juga harus disiapkan.
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Presiden Joko Widodo meminta kepada kepala pemerintah daerah untuk berkomunikasi kepada pemerintah pusat seperti Satgas  COVID-19 dan Kementerian dalam membuat kebijakan besar terkait penanganan COVID-19, dan ditegaskan kebijakan lockdown tidak boleh dilakukan  pemerintah daerah. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Presiden Joko Widodo meminta kepada kepala pemerintah daerah untuk berkomunikasi kepada pemerintah pusat seperti Satgas COVID-19 dan Kementerian dalam membuat kebijakan besar terkait penanganan COVID-19, dan ditegaskan kebijakan lockdown tidak boleh dilakukan pemerintah daerah. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Bisnis.com, JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai Indonesia masih belum siap menerapkan lockdown untuk menahan laju penularan Covid-19.

Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menilai lockdown atas suatu daerah, terutama Jakarta, bakal memberikan dampak besar pada perekonomian.

Seperti diketahui, Jakarta memiliki kontribusi sebesar 20% terhadap PDB sektor perdagangan, 45% terhadap PDB sektor keuangan, 68% terhadap PDB dari jasa perusahaan, 49% terhadap PDB sektor administrasi pemerintahan, 27% terhadap PDB sektor jasa pendidikan, dan 10% terhadap PDB sektor manufaktur.

Sebelum melakukan lockdown, pemerintah baik pusat maupun daerah juga harus menjamin pasokan pangan dan ketersediaan akses bantuan sosial untuk masyarakat rentan. Infrastruktur kesehatan juga harus disiapkan. Pemerintah sama sekali tidak siap untuk melaksanakan langkah ini seperti yang dilakukan oleh China atas Wuhan.

Tauhdi berpandangan Indonesia hanya mungkin untuk melakukan lockdown secara parsial atas suatu wilayah dengan risiko penularan Covid-19 yang tinggi.

Hal ini juga perlu dibarengi dengan transparansi dari pemerintah terkait lokasi penularan Covid-19 sehingga social distancing yang direkomendasikan dapat berjalan efektif.

"Pemerintah harus transparan mengenai informasi lokasi penularan Covid-19 sehingga orang punya kesadaran kalau pernah bersinggungan itu harus memeriksakan diri," kata Tauhid, Selasa (17/3/2020).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Muhamad Wildan
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper