Bisnis.com, JAKARTA - Keberhasilan konversi minyak tanah ke gas minyak cair atau liquified petroleum gas (LPG) ternyata memberikan pekerjaan rumah baru. Pasokan LPG yang harus didatangkan dari luar negeri, menyebabkan bertambahnya impor minyak dan gas bumi.
Impor migas belakangan juga menjadi biang kerok memerahnya neraca perdagangan nasional. Perubahan skema subsidi LPG 3 kilogram dan memaksimalkan bauran energi menjadi opsi untuk memangkas impor tersebut.
Bisnis Indonesia mengadakan Forum Diskusi Energi yang diharapkan dapat menjadi ruang diskusi efektif bagi insan media, pemerintah dan pakar, terkait dengan isu-isu terkini bidang energi.
Forum Diskusi Energi - Bisnis Indonesia kali ini mengusung tema “Perubahan Skema Subsidi LPG 3 Kg & Peluang Memaksimalkan Bauran Energi”. Pembicara yang memberikan perspektif dan materi yakni
Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Alimuddin Baso, Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika dan Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro.
Pemerintah diminta untuk mempercantik pengembangan penggunaan gas kota agar menarik swasta ikut membangun infrastruktur pipa.
Fahmi Radhi mengatakan sejauh ini belum terlihat ketertarikan sektor swasta untuk masuk berinvestasi di proyek jargas.
“Karena marginnya kecil, dan investasinya butuh dana yang besar. Belum lagi return-nya lama,” katanya.
Untuk meningkatkan ketertarikan investor, Komaidi mengatakan investor tidak akan berinvestasi sebelum kepastian penyerapan didapatkan.
“Masalnya, pertama soal volumenya kecil, kalaupun harga tinggi, tapi volume kecil tidak menarik,” tambahnya.
Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Institute menyarankan pemerintah memikirkan rencana jangka panjang untuk mengembangkan jargas sebagai subtitusi gas LPG.
“Kalau ketersediaan gasnya habis bagaimana? Impor LNG juga tidak murah.”
Selain itu, dia berpendapat subsidi yang tepat adalah langsung diberikan kepada masyarakat yang berhak. Dengan begitu, masyarakat memiliki jaminan sosial.
Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi mengatakan seharusnya penerima subsidi lebih sejahtera, karena mendapatkan harga yang lebih ringgan dibandingkan harga industri.
Namun, menurutnya, sebelum pemerintah mengubah skema penyaluran subsidi LPG 3 kg, sosialisasi dan kesiapan teknis dihadirkan terlebih dahulu.
“Karena kalau terburu-buru bisa menimbulkan kepanikan yang membuat stock menjadi langka, sehingga harganya menjadi semakin mahal,” katanya.
Dia mengakui, dalam jangka pendek harus ada perubahan skema penyaluran subsidi yang selama ini membebani pemerintah. “Kenapa subsidi membengkak? Ya karena subsidi salah sasaran, dan impornya juga membengkak,” ujarnya.
Dalam jangka panjang, pemerintah dapat mencari solusi subtitusi LPG yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Misalnya untuk jaringan gas (jargas) ke rumah tangga , pemerintah daerah berkontribusi pada pembangunan infrastruktur.
“Cost per unit jargas lebih murah dibandingkan dengan LPG 3 kg, tapi memang sebelumnya diperlukan investasi,” tambahnya.
Pemerintah harus melakukan perencanaan yang matang terkait dengan rencana pengurangan subsidi gas LPG 3 kilogram.
Anggota Komisi VII DPR Kardaya Warnika berpendapat bahwa pemerintah perlu melakukan perhitungan yang jelas terkait dengan dampak pengurangan subsidi.
Dia menyarankan pemerintah harus membuat pilot project, dan kajian yang matang.
"Kebijakan umumnya harus dikaji secara matang, dilakukan tes, pakai pilot project, dan pemerintah harus taat dengan undang-undang," ujarnya.
Peningkatan konsumsi LPG 3 kg memengaruhi beban negara. Selain itu, pasokan LPG sekitar 70% dipenuhi dari impor, sehingga mempengarui neraca pembayaran.
Kendati demikian, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Alimuddin Baso memastikan masyarakat tetap akan mendapatkan hak subsidi LPG 3 kilogram. Menurutnya, saat ini mengenai skema terbaik penyaluran subsidi masih terus dikaji oleh pemerintah.
"Tetapi solusi memangkas impor LPG dapat didorong dengan peningkatan konsumsi jaringan gas rumah tangga [jargas]," katanya.
Saat ini, kontribusi jargas terhadap penyerapan gas bumi dalam negeri sebesar 0,08% dan diharapkan terus meningkat seiring dengan pembangunan infrastruktur jargas.
Tahun ini, Kementerian ESDM merencanakan pembangunan 293.533 sambungan rumah (SR) di 54 Kabupaten/Kota.
"Pembangunan memang diarahkan di wilayah yang sudah tersedia infrastrukturnya. Untuk pasokan gas, sekitar 0,01 mmbtu bisa kita bangun 10.000 SR,"
