Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Belum Bisa Pastikan Anggaran Pengganti 20.000 Ton Beras Disposal Bulog

Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) mendesak pemerintah untuk menyediakan anggaran disposal stock atau pembuangan stok beras yang mutunya sudah berkurang.
Pekerja mengangkat karung isi beras di Gudang Beras Bulog, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (3/1/2019)./ANTARA-Abriawan Abhe
Pekerja mengangkat karung isi beras di Gudang Beras Bulog, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (3/1/2019)./ANTARA-Abriawan Abhe

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) mendesak pemerintah untuk menyediakan anggaran disposal stock atau pembuangan stok beras yang mutunya sudah berkurang.

Diketahui, dari total cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 2,3 juta ton yang ada di gudang milik Bulog, sekitar 20.000 ton di antaranya harus segera disingkirkan dengan cara diolah kembali atau dimusnahkan lantaran sudah menghuni gudang sekitar 1 tahun.

Mekanisme disposal stock diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 38/2018 tentang Pengelolaan CBP. Beleid tersebur menyebutkan bahwa stok CBP harus dibuang apabila telah melampaui batas waktu simpan setidaknya empat bulan atau berpotensi dan atau mengalami penurunan mutu.

Namun sayangnya, mekanisme tersebut belum diikuti oleh aturan yang secara khusus mengatur anggaran ganti rugi pemerintah pada stok CBP yang mutunya turun atau tidak layak untuk didistribusikan ke masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 88/2019 tentang Penyediaan, Pencairan dan Peranggunggjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah, pemerintah hanya menyediakan anggaran sebesar Rp2,5 triliun yang dibayarkan kepada Bulog dengan mekanisme pola penggantian selisih antara harga jual oleh Bulog dan harga pembelian pemerintah.

Beleid tersebut juga menyatakan bahwa pemerintah hanya memberikan penggantian kepada badan yang dipimpin oleh Budi Waseso itu untuk stok CBP yang telah dijual ke publik.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Perekonomian Musdalifah Machmud mengatakan pihaknya masih melakukan pembahasan mengenai anggaran yang akan dikucurkan untuk melakukan disposal stock.

Oleh karena itu, dia enggan memberikan keterangan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Namun yang jelas, Bulog sudah mengajukan anggaran kepada Kemenko Perekonomian.

"[Masih] saya lihat apa itu permintaannya [Bulog], tapi berdasarkan Permentan itu ada beberapa kategori, diproses menjadi beras lagi, atau untuk penggunaan lain seperti tepung beras, pakan ternak, ethanol, atau dimusnahkan," katanya melalui pesan singkat pada Jumat (29/11/2019).

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyebut bahwa persoalan disposal stock masih baru akan dibahas oleh kementerian/lembaga terkait di Kemenko Perekonomian. Sehingga dia belum bisa memberikan penjelasan terkait dengan besaran hingga mekanisme pemberian anggaran.

"Nanti kalau sudah dirapatkan di Kemenko [Perekonomian] ya saya lihat semuanya. Saya lihat permintaannya [Bulog] apa," ujarnya ketika ditemui usai melantik Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan mengisi jabatan struktural Eselon II, III, dan IV di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Sebelumnya, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi saleh mengungkapkan bahwa pihaknya sampai saat ini masih menunggu kepastian penggantian anggaran 20.000 ton stok CBP yang akan disposal stock.

"Ini yang jadi masalah. Permentan sudah ada tapi di Kemenkeu belum ada anggaran. Ini kami sudah usulkan. Kami sudah jalankan sesuai Permentan tapi untuk eksekusi disposal anggarannya tidak ada. Kalau kami musnahkan bagaimana penggantiannya?" ujarnya usai menghadiri forum diskusi di Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Pria yang akrab disapa Wahyu itu menambahkan rerata harga pembelian stok CBP yang tak lain adalah beras berjenis medium berada di kisaran Rp8.000 per kilogram (kg). Sehingga jika dikalkulasi nilai beras yang akan disingkirkan lewat disposal stock tersebut setara dengan Rp160 miliar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Rezha Hadyan
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper