Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Bappenas Susun Gerakan Konsolidasi Dorong SDGs di Seluruh Indonesia

Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA Bappenas, Arifin Rudiyanto menyatakan ada sejumlah hambatan yang masih membayangi implementasi pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Developments Goal (SDGs) yang seharusnya mencapai target pada 2030.
Gloria Fransisca Katharina Lawi
Gloria Fransisca Katharina Lawi - Bisnis.com 19 November 2019  |  18:39 WIB
SDGs - bappeda.bekasikota.go.id
SDGs - bappeda.bekasikota.go.id

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan menyusun rencana gerakan konsolidasi untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA Bappenas, Arifin Rudiyanto menyatakan ada sejumlah hambatan yang masih membayangi implementasi pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Developments Goal (SDGs) yang seharusnya mencapai target pada 2030.

Arifin memerinci, hambatan utama di Indonesia adalah dari kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan untuk bisa mencapai target no one left behind atau tidak ada yang tertinggal dan miskin.

No one left behind, juga memerlukan dukungan semua tingkatan pemerintahan, khususnya pemerintah daerah,” ujar Arifin kepada Bisnis.com, Selasa (19/11/2019).

Dia menyatakan, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menyamakan persepsi dan pemahaman terkait SDGs dari pusat ke pemerintahan daerah. Alhasil, konsep dan target SDGs kerap tak tepat sasaran dengan rancangan dan eksekusi pembangunan.

“Belum semua pemda tahu apa itu SDGs, bagaimana melaksanakan SDGs, dan apa untungnya melaksanakan SDGs,” sambungnya.

Oleh sebab itu, pemerintah pusat dalam hal ini Bappenas tengah merumuskan sebuah gerakan konsolidasi yang masif terkait SDGs untuk diterapkan ke semua pemerintahan daerah.

“Jadi harus dilakukan membuat SDGs itu sebagai gerakan yang seperti kita punya dulu, Gerakan KB [Keluarga Berencana],” terangnya.

Hambatan selanjutnya, kata Arifin, terkait dengan kebutuhan dan ketersediaan pendanaan. Dia menilai, pemerintah melalui APBN tidak mungkin mampu membiayai 100% SDGs, alhasil hanya sekitar 30% sampai 40% saja yang bisa diserap untuk pembangunan berkelanjutan.

Oleh sebab itu, ke depan, pemerintah berperan sebagai enabling government atau jembatan regulator, atau fasilitator dan inovator dalam SDGs.

“Untuk itu maka peran non pemerintah sangat penting sesuai 17 goals SDGs, yakni filantropi, pebisnis, akademisi, dan LSM,” papar Arifin.

Senada dengan Arifin, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan untuk mengatasi masalah pendanaan Bappenas sudah meluncurkan financing hub.

Peluncuran financing hub dilakukan pada SDGs Annual Conference pada Oktober 2019. Adapun SDGs Financing Hub ini adalah gagasan pembiayaan yang akan disediakan oleh aktor non pemerintah. Tujuannya, memobilisasi sumber pembiayaan baru, perubahan paradigma pembiayaan dalam melakukan proses bisnis, serta merumuskan dan mengeksekusi inovasi skema pembiayaan baru.

“Untuk pembiayaan itu nanti yang akan kami realisasikan dalam SDGs Financing Hub saja,” jelasnya. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

SDGs
Editor : Achmad Aris
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

Foto

BisnisRegional

To top