Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya koordinasi anggaran kementerian di bawah kementerian koordinator.
Pernyataan itu disampaikan oleh Sri seusai menghadiri Sidang Kabinet Indonesia Maju perdana di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019) yang membahas mengenai APBN 2020. Sri menyatakan Presiden menekankan pentingnya koordinasi.
Dia menjelaskan mengenai jumlah anggaran yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamaman serta Kementerian Koordinator Perekonomian. "Menko-menko ini menjadi sangat penting," kata Sri.
Salah satu kementerian koordinator, Kemenko PMK berkoordinasi dengan 22 kementerian dan lembaga. Kendati anggaran Kemenko PMK itu cukup kecil, tapi jumlah anggaran kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko PMK mencapai Rp288 triliun pada 2020.
Anggaran itu belum termasuk dana transfer ke daerah. Kementerian yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK antara lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan sebagainya.
Kementerian lain, Kemenko Perekonomian berkoordinasi dengan 21 kementerian dan lembaga dengan anggaran Rp232 triliun ditambah dana desa Rp28,9 triliun serta Penyertaan Modal Negara Rp48,4 triliun. Anggaran itu diharapkan dapat memperkuat industri, meningkatkan produktivitas pangan dan meningkatkan daya saing.
"Menko Perekonomian Pak Airlangga itu, kan, sudah punya pengalaman di bidang industri. Kemudian di bidang menko lebih mudah transisinya dan memiliki kerjasama yang lebih baik dan cepat dan dengan kami sangat baik. Kami tentu sangat mendukung Pak Menko Perekonomian untuk bisa koordinasi dengan pengalaman beliau untuk jauh lebih cepat dan efektif," kata Sri.
Sementara itu, Kementerian Kemaritiman dan Investasi berkoordinasi dengan 7 kementerian dan lembaga dengan anggaran lebih kecil yaitu sebesar Rp65 triliun. Kendati demikian, Sri mengatakan kementerian ini akan mendapatkan insentif berupa tax enpenditure.
Terakhir, Kementerian Bidang Polhukam berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dengan anggaran Rp297 triliun. Kementerian Pertahanan yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto mengelola anggaran Rp131 triliun.
"Dimana Kementerian Pertahanan paling besar Rp131triliun, naik sangat besar dan kepolisian itu dalam rangka meningkatkan tukin yang disampaikan Bapak Presiden di hari TNI. (Anggaran itu untuk) alutsista, persiapan menjaga pilkada tahun depan, dan juga untuk meningkatkan pertahanan dan kemaanan di Indonesia," kata Sri.e
