Dongkrak Kinerja Ekspor, Pemerintah Didesak Pacu Harmonisasi Regulasi

Pemerintah perlu terus menggenjot kinerja ekspor di tengah ketidakpastian ekonomi global melalui pembukaan pasar-pasar baru untuk memperbesar volume ekspor.
Rezha Hadyan
Rezha Hadyan - Bisnis.com 17 Oktober 2019  |  13:05 WIB
Dongkrak Kinerja Ekspor, Pemerintah Didesak Pacu Harmonisasi Regulasi
Suasana bongkar muat peti kemas di Jakarta International Container Terminal, Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (8/1/2019). - Bisnis/Abdullah Azzam

Bisnis,com - JAKARTA - Pemerintah perlu terus menggenjot kinerja ekspor di tengah ketidakpastian ekonomi global melalui pembukaan pasar-pasar baru untuk memperbesar volume ekspor.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan, pemerintah perlu memperhatikan dua hal, yaitu pembukaan pasar-pasar baru dan harmonisasi regulasi untuk mendukung investasi. Oleh karena itu, perjanjian kerjasama perdagangan baik bilateral, mulilateral, maupun regional menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Sejauh ini diketahui pemerintah Indonesia telah mengantongi 17 perjanjian kerjasama ekonomi dengan mayoritas melibatkan Asean dengan 10 perjanjian. Selain itu, untuk saat ini, masih terdapat 12 perundingan yang masih berjalan.

Beberapa diantaranya mencakup kerja sama dengan mitra yang memiliki potensi pangsa pasar yang besar seperti perjanjian Indonesia – EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), ASEAN – India Free Trade Agreement (FTA) dan juga Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang disebut-sebut akan rampung di akhir tahun ini.

 “Pemerintah juga perlu terus mengeksplorasi kemungkinan kerjasama perdagangan yang dapat menjadi negara tujuan ekspor. Tercatat setidaknya terdapat 11 potensi kerjasama perdagangan dengan mitra yang baru. Beberapa diantaranya disinyalir berada di kawasan Afrika dan juga Timur Tengah,” kata Pingkan dalam siaran pers yang diterima oleh Bisnis.com pada Kamis (17/10/2019).

Dia juga menjelaskan ketergantungan ekspor Indonesia terhadap pasar ekspor dominan, seperti China, Amerika Serikat, Jepang dan negara-negara Asia Tenggara pada umumnya perlu digeser dengan membuka pasar-pasar baru.

Pasar Afrika, dalam hal ini, dinilai potensial untuk dilirik sebagai tujuan ekspor Saat ini, nilai perdagangan di negara-negara di Afrika masih didominasi oleh China dan negara Uni Eropa.

"Adanya peningkatan jumlah penduduk kelas menengah di Afrika dapat mendorong tumbuhnya permintaan yang selanjutnya dapat diisi oleh produk asal Indonesia,” ungkap Pingkan.

Terkait dengan harmonisasi regulasi yang berkaitan dengan investasi, pemerintah Pingkan menilai Indonesia masih kalah saing dengan beberapa negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Myanmar dan Laos.

Hal tersebut dibuktikan dengan peringkat Indonesia yang berada pada peringkat 117 dari 157 negara untuk indikator integritas sistem hukum. Secara keseluruhan, Indonesia menempati peringkat ke 68 pada Indeks Global Keterbukaan Ekonomi yang diluncurkan oleh Legatum Institute di Jakarta pada 15 Oktober 2019.

Dengan memperhatikan poin ini, lanjut Pingkan diharapkan pemerintah mampu membenahi hal-hal strategis yang berimplikasi langsung terhadap investasi sebagai salah satu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan mengimbangi neraca perdagangan yang masih defisit.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Indonesia masih mengalami defisit yang dihitung secara kumulatif dari Januari-September mencapai US$1,94 miliar. Indonesia mencatatkan impor sejumlah US$126,11 miliar dan ekspor sejumlah US$124,17 miliar.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
ekspor

Editor : Wike Dita Herlinda
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top