Apersi Mendesak agar Pemerintah Merealisasikan Tambahan Kuota FLPP

Apersi juga sudah meminta penjelasan kepada Kementerian PUPR terkait dengan kendala yang dihadapi.
Fitri Sartina Dewi
Fitri Sartina Dewi - Bisnis.com 10 Oktober 2019  |  06:29 WIB
Apersi Mendesak agar Pemerintah Merealisasikan Tambahan Kuota FLPP
Proyek perumahan sederhana - Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia mendesak supaya pemerintah segera merealisasikan tambahan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan Presiden Joko Widodo sebenarnya telah menyetujui penambahan anggaran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp2 triliun atau untuk 20.000 unit.

Tambahan kuota tersebut sebenarnya masih di bawah usulan yang diajukan asosiasi yaitu 80.000 unit. Meskipun demikian, asosiasi tetap menerima tambahan kuota untuk 20.000 unit agar kebutuhan rumah dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa tetap terpenuhi.

Junaidi berharap agar tambahan kuota tersebut bisa segera teralisasi karena waktu pelaksanaannya yang makin sempit. Jika tidak bisa direalisasikan dalam waktu dekat, dia menilai program tersebut tidak akan berjalan secara efektif.

“Masalahnya ini 2 bulan lagi sudah mau akhir tahun. Kalau lebih lama lagi realisasinya, nanti alasannya tidak terserap kuotanya, padalah persoalannya ada di sana [pemerintah],” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (9/10/2019).

Apersi, katanya, juga sudah meminta penjelasan kepada Kementerian PUPR terkait dengan kendala yang dihadapi hingga tambahan kuota FLPP belum juga dapat direalisasikan hingga saat ini. Namun, hingga kini pihaknya belum mendapat penjelasan.

Junaidi menegaskan bahwa jika tidak segera direalisasikan, hal tersebut juga akan berimbas kepada para pengembang.

Pasalnya, para pengembang menggunakan kredit perbankan untuk pengerjaan konstruksi sehingga jika tidak segera direalisasikan, bunga pinjaman akan terus makin membebani mereka.

“Jika pengembang tidak mampu bayar, maka NPL terancam bisa semakin tinggi,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan, Sekretaris Jenderal DPP Apersi Daniel Djumali. Dia mengungkapkan bahwa saat ini ada banyak konsumen MBR yang tidak bisa akad kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi karena masih adanya kekurangan kuota rumah subsidi FLPP.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
apersi, flpp, rumah bersubsidi

Editor : Zufrizal

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top