Bisnis.com, JAKARTA - Besaran belanja kesehatan pemerintah dinilai tidak memiliki dampak terhadap perbaikan kesehatan masyarakat alias tidak memiliki korelasi dengan perbaikan angka harapan hidup.
Dalam Diskusi Panel yang diadakan Bisnis Indonesia dengan tajuk Urgensi Optimalisasi Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Terkait Efisiensi Anggaran hari ini, Selasa (8/10/2019), ekonom kesehatan dari Universitas Pajajaran (Unpad) Auliya A. Suwantika memaparkan bahwa belanja kesehatan per kapita tidak memiliki korelasi dengan angka harapan hidup di suatu negara.
"Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara berpenghasilan tinggi tetapi juga di negara berpenghasilan menengah," ujar Auliya.
Hal ini timbul karena 20% hingga 40% dari belanja kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan pemborosan dan tidak memiliki dampak pada perbaikan kesehatan masyarakat.
Mengutip dari laporan World Health Organization (WHO) pada 2010, pemborosan ini timbul karena adanya duplikasi pelayanan, pelayanan yang tidak layak, serta pelayanan kesehatan yang tidak cost-effective.
Akibat hal tersebut, pasien pun tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang semestinya.
Terdapat layanan kesehatan yang bisa didapatkan oleh pasien dengan biaya yang lebih sedikit. Auliya menuturkan bahwa sesungguhnya ada bentuk layanan yang lebih optimal tetapi memang sengaja tidak diambil oleh penyedia layanan kesehatan.
Selanjutnya, ada pemborosan dalam aspek administratif pelayanan kesehatan dan juga adanya fraud yang pada akhirnya memakan biaya dan mengurangi standar pelayanan yang seharusnya didapatkan oleh pasien.
