Bisnis.com, JAKARTA - Jumlah titik api di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan mulai turun. Kualitas udara juga mulai membaik.
Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berdasarkan satelit NOAA-19, tercatat pada Kamis (3/10/2019), di Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur tidak ada hotspot. Adapun di Sumatra Selatan terdapat 3 hotspot, Kalimantan Barat 2 hotspot, dan Kalimantan Selatan 1 hotspot.
Kualitas udara jika dirata-rata dalam kondisi baik-baik. Hanya Kalimantan Tengah masih tergolong tidak sehat.
"Kalimantan Tengah ini seperti kuali, kalau tidak dapat angin, asapnya tidak bergerak," ujar Plt. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Raffles B. Panjaitan di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Jumat (4/10/2019).
Raffles menjelaskan penurunan jumlah hotspot ini tak lepas dari upaya pemerintah yang melakukan teknologi modifikasi cuaca (TMC) dengan hujan buatan, serta water boombing. Upaya pemadaman juga dilakukan melalui jalur darat oleh Manggala Agni dibantu personel TNI-Polri, dan masyarakat peduli api.
Berdasarkan prediksi Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), mulai Oktober hujan turun di beberapa wilayah, tetapi di Pulau Jawa hingga ke wilayah Timur masih terjadi kemarau.
Dia mengatakan, jumlah hotspot dari 1 Januari-4 Oktober 2019 berdasarkan satelit NOAA sebanyak 7.398 titik. Jumlah ini naik dibandingkan dengan periode yang sama pada 2018 sebanyak 4.226 titik.
Adapun kondisi puncak hotspot tahun ini terjadi pada 14 September 2019 dengan 1.343 titik. Sementara untuk areal yang terbakar tahun ini mulai dari Januari-Agustus seluas 239.161 hektare di lahan mineral dan 86.563 hektare di lahan gambut.
Areal yang paling luas terbakar kata Raffles ada di Nusa Tenggara Timur (NTT) sekira 108.000 hektare. Diperkirakan jumlah lahan yang terbakar akan bertambah mengingat di wilayah tersebut masih menghadapi musim kemarau.
Lahan yang terbakar di wilayah NTT terdiri dari ilalang dan cepat padam dalam waktu 1-2 jam. "Tidak berdampak signifikan. Itu sudah tradisi masyarakat untuk ternak, menumbuhkan rumput baru," kata Raffles.
Ruandha Agung Sugardiman, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Dirjen PPI) KLHK mengatakan dari pemantauan BMKG pada 13-22 September, sudah tidak ada asap yang melintasi batas negara. Adapun untuk penegakkan hukum, telah dilaksanakan penyegelan terhadap 64 lahan konsesi dengan total 14.343 hektare. Sebanyak 20 di antaranya milik konsesi asing asal Malaysia, Singapura, dan Hongkong.
