Industri Hasil Tembakau, Gabungan Batasan Produksi Bisa Optimalkan Pendapatan Negara

Bisnis.com, JAKARTA– Indonesia Budget Center (IBC) menilai perubahan kebijakan cukai PMK 146 Tahun 2017 merupakan awal dari persoalan yang terjadi di Industri Hasil Tembakau (IHT) saat ini.
Bambang Supriyanto
Bambang Supriyanto - Bisnis.com 01 Oktober 2019  |  20:15 WIB
Industri Hasil Tembakau, Gabungan Batasan Produksi Bisa Optimalkan Pendapatan Negara
Warga menjemur tembakau rajangan di lapangan Desa Ngadimulyo, Kedu, Temanggung, Jateng, Rabu (13/9). - ANTARA/Anis Efizudin

Bisnis.com, JAKARTA– Indonesia Budget Center (IBC) menilai perubahan kebijakan cukai PMK 146 Tahun 2017 merupakan awal dari persoalan yang terjadi di Industri Hasil Tembakau (IHT) saat ini.

Di dalam aturan tersebut, tertuang aturan terkait penggabungan batasan produksi sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) menjadi tiga miliar batang per tahun. Sayangnya, aturan tersebut ditunda pelaksanaannya, menyusul terbitnya PMK 156/2018. 

“Akibatnya, ada potensi bagi negara untuk kehilangan penerimaan,” ujar Roy Salam, Koordinator IBC, di Jakarta.

Padahal, menurut Roy, jika Pemerintah tetap menjalankan penggabungan batasan produksi sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) menjadi tiga miliar batang per tahun PMK 146, maka penerimaan negara dapat dioptimalkan. 

Pegiat anti korupsi Emerson Juntho melihat, terdapat masalah mendasar soal penyimpangan atau korupsi yang menyebabkan kerugian negara atau potensi kehilangan penerimaan negara. 

“Ada 3 identifikasi praktek-praktek dimana ini punya potensi korupsi atau hilangnya penerimaan negara. Selain soal rokok illegal dan penyalahgunaan intensif fiskal, kita melihat ada potensi penyimpangan dari pembayaran cukai rokok dari tarif terendah,” jelas Emerson.  

Emerson melihat ada masalah yang cukup mendasar, yakni celah perusahaan besar asing SPM dan SKM untuk memproduksi kurang dari 3 miliar batang per tahun. Walaupun legal, ia khawatir ini adalah upaya pensiasatan-pensiasatan pabrik rokok untuk menghindari membayar tarif cukai tertinggi.

“Paling tidak ada 2 rekomendasi pertama, yakni ada perbaikan kebijakan rokok, dibuat terbuka ke publik. Misalnya, pemerintah mendefiniskan ulang mana perusahaan kecil dan besar, ini menjadi penting. Kedua, mendorong keterlibatan KPK terkait upaya pencegahan dan optimalisasi penerimaan negara dari cukai rokok,”tegas Emerson. 

Oce Madril dari Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada mengatakan, yang terjadi saat ini adalah adanya problem perencanaan yan tidak baik yang boleh jadi disebabkan karena kebijakan yang tidak berbasiskan praktik empiris. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
industri rokok, tembakau

Editor : Bambang Supriyanto

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top