Peralihan Kepemimpinan BP Batam Tak Pengaruhi Minat Investasi

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, perpindahan tampuk kepemimpinan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ke tangan Wali Kota Batam tidak akan mengerek tingkat kepastian investasi di wilayah tersebut. Hal ini karena kehadiran perwakilan pemerintah, dalam hal ini wali kota, di Batam sebagai kepala badan berwenang.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com 24 September 2019  |  11:16 WIB
Peralihan Kepemimpinan BP Batam Tak Pengaruhi Minat Investasi
Salah satu sudut Batam, Kepulauan Riau - Antara

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana penyerahan kepemimpinan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam kepada Wali Kota Batam tidak akan menarik banyak investor bila tidak dibarengi dengan pembangunan infrastruktur dan pemberian insentif-insentif.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, perpindahan tampuk kepemimpinan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ke tangan Wali Kota Batam tidak akan mengerek tingkat kepastian investasi di wilayah tersebut. Hal ini karena kehadiran perwakilan pemerintah, dalam hal ini wali kota, di Batam sebagai kepala badan berwenang.

Namun, Yusuf berpendapat rencana ini tidak akan langsung meningkatkan daya tarik investor untuk datang ke Batam. Pasalnya, saat ini infrastruktur-infrastruktur pendukung kegiatan investasi di Batam dinilai masih kurang yang berakibat pada turunnya minat investor terhadap Batam.

Selain itu, insentif-insentif yang diberikan pemerintah juga terbilang masih minim. Kombinasi dua hal tersebut membuat minimnya investasi yang masuk ke wilayah tersebut.

“Perpindahan kepemimpinan bila tidak diselaraskan dengan pembangunan infrastruktur pendukung serta insentif dan regulasi yang atraktif tidak akan menarik investor datang [ke Batam],” ujar Yusuf pada Senin (23/9/2019).

Yusuf melanjutkan, pemimpin Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam juga sudah harus memiliki rancangan yang jelas untuk kegiatan investasi di Batam. Perencanaan sejumlah hal seperti sektor-sektor unggulan, pembangunan fasilitas pendukung, dan rancangan kota sudah harus dimiliki oleh pemimpin organisasi tersebut.

“Sebagai wali kota, beliau seharusnya sudah memiliki kajian-kajian yang komprehensif serta rencana yang jelas,” tutur Yusuf.

Yusuf menambahkan, apabila nantinya pemerintah berniat menjadikan Batam sebagai salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk mendorong investasi, mereka juga harus meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah. Ia mengatakan, masih banyak investor yang datang ke Indonesia merasa “diping-pong” untuk mendapatkan insentif, contohnya pajak, di Indonesia.

Koordinasi antara investor, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah harus jelas dan efisien. Hal tersebut selain meningkatkan kepastian investasi juga meningkatkan kemudahan berbisnis (ease of doing business) di wilayah tersebut.

Pada Senin (23/9/2019) pagi, pemerintah menyerahkan kepemimpinan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ke tangan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. Penyerahan kewenangan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No.62/2019 tentang Perubahan ke-2 terkait Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ke tangan Wali Kota Batam.

"Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dijabat ex-officio oleh Wali Kota Batam," tulis keterangan yang dikutip Bisnis.com, Senin (23/9/2019).

Untuk memimpin kawasan tersebut, Wali Kota Batam harus memenuhi sejumlah syarat, diantaranya adalah tidak sedang menjalankan masa tahanan dan tidak berhalangan sementara sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan di bidang Pemerintahan Daerah.

Pengangkatan wali kota sebagai Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam bakal dilakukan oleh Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Sementara itu, masa jabatan pos ini akan mengikuti ketentuan Undang-Undang tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah beralasan penunjukkan wali kota Batam dilakukan untuk menyeleraskan pengembangan kawasan dengan perencanaan kota Batam.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
bp batam

Editor : Achmad Aris

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top