Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meluncurkan peta jalan (roadmap) mitigasi dan adaptasi amblesan (subsiden) tanah di dataran rendah pesisir.
Persoalan subsiden tanah menjadi hal yang perlu segera diatasi. Pasalnya, setidaknya ada 132 kabupaten/kota di 21 provinsi di Indonesia yang saat ini terindikasi mengalami subsiden, khususnya di kawasan pesisir, baik yang berada di pesisir tanah mineral maupun pesisir tanah gambut.
"Subsiden tanah merupakan the silent killer yang secara pelan-pelan namun pasti merusak dan bahkan menghilangkan suatu kawasan. Upaya mitigasi bisa kita lakukan jika kita bekerja sama dengan sumber daya sudah ada seperti dari lembaga, Pemda, dan perguruan tinggi. Kemudian, tinggal bagaimana action kita untuk melakukannya," kata Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim Sahat Panggabean dikutip dari keterangan pers, Kamis (19/9/2019).
Hasil penelitian menunjukkan laju rata-rata subsiden tanah di dataran rendah pesisir Indonesia bervariasi mulai dari 1-20 cm/tahun. Pada saat yang sama, air laut naik rata-rata 4 mm -1 cm/tahun.
Akibatnya, kota-kota pesisir mengalami banjir rob. Di berbagai tempat bahkan banjir rob ini telah menjadi permanen.
"Wilayah gambut pesisir yang mengalami subsiden tanah serta terdampak kenaikan air laut pun berpotensi mengalami banjir rob. Terindikasi potensi luas banjir rob ini mencapai jutaan hektare di masa yang akan datang, misalnya di pantai timur Sumatra," tambah Sahat
Sementara itu, I Nyoman Suryadiputra, Head of Office Wetlands International Indonesia mengatakan tingginya laju subsiden dapat menghambat upaya konservasi dan rehabilitasi di wilayah pesisir.
"Kebakaran gambut saat ini di pesisir Sumatra dan Kalimantan akan memperparah turunnya permukaan tanah gambut. Bahkan, sangat merugikan pembangunan di berbagai kawasan ekonomi strategis serta ekosistem pesisir," katanya.
