Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo sudah menyetujui untuk menambah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, namun untuk jumlah tambahannya belum pasti.
Segera setelah ditemui oleh Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Presiden Joko Widodo langsung menyetujui adanya tambahan kuota FLPP.
Diperkirakan, jumlah tambahannya mencapai 80.000 unit atau senilai Rp8,6 triliun dan akan segera diumumkan dalam satu atau dua minggu mendatang.
Ketua Steering Comitee Kamar Dagang (Kadin) Indonesia bidang Properti Endang Kawidjaja mengatakan bahwa anggaran sebanyak 80.000 unit masih belum pasti, masih ada kemungkinan kurang dari itu. Namun, kalau bisa, katanya, 80.000 minimal dan sudah cukup.
Pasalnya, Endang menjelaskan, kebutuhan anggaran rumah subsidi setiap tahunnya meningkat dan setidaknya ada serapan sebanyak 20.000 unit rumah subsidi dalam sebulan.
“Jadi kalau 80.000 cukuplah sampai akhir tahun, ditambah kita masih ada BP2BT [Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan]. Yang menjadi masalah kalau tidak dapat 80.000, kalau hanya 10.000 umpamanya, berarti akan cepat habis,” jelasnya dalam konferensi pers Rapat Kordinasi Kadin Indonesia Bidang Properti di Jakarta, Rabu (18/9).
Adapun, kuota rumah subsidi lainnya seperti BP2BT hanya 14.000 tahun ini, kalau bisa segera digunakan, diperkirakan akan ludes dalam sebulan. Pilihannya, jika semua kuota habis, pembeli rumah terpaksa harus pakan kredit pemilikan rumah non-subsidi dari pengembang dan perbankan.
“Beberapa bank sudah siap, seperti BTN ada KPR MBR [Masyarakat Berpenghasilan Rendah] Merdeka buat 17 Agustusan, dengan bunganya single digit antara 9,5 persen - 9,9 persen, kemudian pengembang subsidi 2 persen, ini berat buat pengembang,” ungkapnya.
Maksimal, jika terpaksa pakai KPR nonsubsidi, pengembang hanya bisa menganggu selama dua tahun dan terpaksa pembeli rumah harus membayar 20 persen lebih mahal, padahal mereka MBR.
“Nanti Januari ada lagi FLPP, mereka [yang bayar dengan KPR nonsubsidi dan FLPP] tinggal sebelahan tapi cicilannya berbeda. Ini bisa jadi masalah,” kata Endang.
Endang, yang juga merupakan Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat, mengahrapkan tahun depan kuota FLPP dan Subsidi Selisih Bunga (SSB) bisa sama dengan pada 2018 atau sekitar 260.000 unit.
Senada, Apersi Banten menyebutkan bahwa setidaknya tambahan kuota FLPP bisa membantu hunian yang sudah terbangun untuk akad sampai akhir tahun.
“Harapannya, tahun depan pemerintah bisa memberikan tambahan kuota FLPP sebanyak-banyaknya, kalau bisa setidaknya seperti pada 2018 yang sampai 230.000-an unit,” kata Ketua Umum Apersi DPD Banten Safran Edy Harianto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
