Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pariwisata menerbitkan aturan mengenai manajemen krisis kepariwisataan (MKK) yang menjadi pedoman bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam melakukan mitigasi maupun penanganan dampak bencana terhadap sektor pariwisata di Tanah Air.
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata (Permenpar) No. 10/2019 tentang MKK. Adapun sebagai petunjuk pelaksanaan dari beleid tersebut, Kemenpar menyiapkan Prosedur Operasional Standar (standard operating procedure/SOP) Aktivasi Tourism Crisis Center (TCC).
Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, MKK merupakan pedoman dalam menangani krisis pariwisata di Tanah Air yang mengacu pada standar Organisasi Pariwisata Dunia (United Nations World Tourism Organization/UNWTO).
Arief menjelaskan, posisi Indonesia yang terletak di Cincin Api (Ring of Fire) Pasifik dihadapkan pada berbagai ancaman bencana alam baik tektonik maupun vulkanik yang berpotensi menggangu aktivitas pariwisata.
Oleh karena itu, keandalan sektor pariwisata dalam menangani kondisi krisis baik yang diakibatkan oleh alam maupun non alam berupa krisis sosial merupakan salah satu kriteria utama dalam membangun pariwisata berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.
"Kami berharap agar seluruh pemangku kepentingan [stakeholder] pariwisata perlu memahami risiko bencana dan krisis di wilayahnya, serta membekali diri dengan kemampuan pengelolaan krisis kepariwisataan sebagaimana dalam panduan (SOP) Pengelolaan Krisis Kepariwisataan," katanya di Jakarta, Senin (9/9/2019).
Selain itu, menurut Arief mitigasi dan penanganan bencana yang disiapkan dengan baik tentu akan meminimalisasi kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya bencana.
“Bencana nggak bisa dielakkan, tetapi kalau enggak disiapkan dari awal, biayanya jauh lebih mahal, kerugian akan lebih besar, mitigasi memang begitu, seperti asuransi, keuntungannya baru dirasakan ketika kejadian,”
Arief menjelaskan, rentetan bencana alam yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu dua tahun terakhir telah mengakibatkan penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). Hal tersebut tentu berimbas pada penurunan perolehan devisa dari sektor pariwisata yang selama ini memberikan kontribusi terbesar kedua setelah devisa yang dihasilkan oleh ekspor kelapa sawit.
Sebagai catatan, pada 2018 perolehan devisa Indonesia dari sektor pariwisata mencapai US$ 17 miliar. Adapun tahun ini target pendapatan devisa dari sektor pariwisata sebesar US$ 20 miliar atau naik sekitar 17,6%.
“Devisa pariwisata per wisman itu sekitar US$1.220 atau kita bulatkan jadi US$1000, jadi kira-kira kita telah kehilangan [devisa] sebesar US$ 2 miliar,” kata Arief.
Berdasarkan catatan Kemenpar, realisasi kunjungan wisman pada 2017 hanya mencapai 14 juta kunjungan atau tak sesuai target 15 juta kunjungan.
Adapun pada 2018, realisasi kunjungan wisman tercatat hanya mencapai 15,8 juta. Walaupun mengalami peningkatan, angka tersebut masih belum mencapai target awal sebanyak 17 juta kunjungan.
Arief menambahkan, hingga kini dampak negatif dari rentetan bencana yang terjadi dalam kurun waktu 2017—2018 masih belum berakhir walaupun sudah berangsur-angsur pulih.
“Dampaknya lumayan, setelah [meletusnya] Gunung Agung ada gempa bumi dan tsunami di Palu, lanjut lagi akhir 2018 ada tsunami di Selat Sunda. Sektor pariwisata Indonesia cukup terpukul, terjadi penurunan kunjungan yang signifikan. Hingga kini masih recovery,” ungkapnya.
Kepala Biro Komunikasi Publik Kemenpar yang juga berperan sebagai Ketua Tim Tourism Crisis Center (TCC) mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan sosialisasi Permenpar No. 10/2019 kepada ekosistem sektor pariwisata di daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang tidak termasuk ke dalam perangkat Kemenpar.
“Nah, regulasi yang diperkenalkan hari ini (Permenpar No. 10/2019) diharapkan bisa jadi dasar pedoman bagi dinas pariwisata di tingkat provinsi, kabupaten/kota baik dalam mitigasi atau penanganan bencana yang terkait dengan sektor pariwisata,” katanya di Jakarta, Senin (9/9/2019).
Guntur menambahkan, walaupun sampai saat ini sifatnya belum menjadi mandatory atau kewajiban, Permenpar No. 11/2019 adalah dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk bisa menrencanakan anggaran, program, hingga kegiatan yang terkait dengan MKK.
Dia berharap, setelah proses sosialisasi selesai pemerintah daerah bisa segera meyiapkan berbagai kebutuhan yang tercantum dalam beleid tersebut.
“[Yang harus disiapkan] pertama aspek regulasi yang nanti ada surat keputusan gubernur tentang kelembagaan yang mana mereka akan buat sekretariat MKK, staf pendukung, peralatan. [Dari] kita ada buku panduan SOP dan buku saku [untuk mereka], Kami minta sekitar 60% APBD bisa dianggarkan untuk mitigasi bencana ini,” paparnya.
Lebih lanjut, Guntur menjelaskan, pada tahap awal akan ada tiga provinsi yang menjadi proyek percontohan sosialisasi MKK, antara lain Riau yang mewakili Indonesia bagian barat, Jawa Barat mewakili Indonesia bagian tengah, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mewakili Indonesia bagian timur. Ketiga proyek percontohan tersebut ditargetkan bisa selesai sepenuhnya akhir bulan ini.
“Ketiga provinsi tersebut dipilih dari kesiapan masing-masing Kepala Dinas Pariwisata dan pendekatan regional barat, tengah, dan timur,” ungkapnya.
Guntur menambahkan, setelah ketiga provinsi tersebut sukses menjadi proyek percontohan diharapkan wilayah-wilayah lain akan meningkuti jejaknya sehingga pada akhir tahun ini seluruh provinsi di Indonesia bisa sepenuhnya menjalankan MKK.
“Target kita harus bisa akhir tahun ini, harus kita kejar, karena kemarin sudah membutuhkan waktu lama untuk merumuskan regulasi karena harus didukung oleh Kementerian Dalam Negeri. [Pasalnya,] yang kita berdayakan itu perangkat daerah otonom,” tegasnya.
Semenatara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menyebut, MKK sangat diperlukan lantaran Indonesia berada di wilayah dengan potensi bencana sangat tinggi, khususnya dari aktivitas tektonik maupun vulkanik.
“Di lokasi-lokasi indah yang jadi tujuan wisata itu justru banyak patahan lempeng (bumi), jangan sampai kita tidak siap,” katanya di Jakarta Senin (9/9/2019).
Lebih lanjut Doni berharap, MKK nantinya bisa bersinergi dengan Instruksi Presiden (Inpres) yang mewajibkan setiap daerah contingency plan (rencana cadangan) untuk menghadapi berbagai bencana.
“Diharapkan tahun ini bisa selesai dibahas,” tegasnya.
Inpres mengenai contingency plan tersebut akan mengubah tata kelola bencana yang tidak hanya terpusat di BNPB tapi juga ditangani pemerintah daerah. Hal tersebut menurut Doni sangat dibutuhkan lantaran masih banyak banyak kepala daerah yang belum memahami bahwa daerahnya rawan bencana karena tidak ada tanggung jawab khusus bagi daerah untuk menanggulangi bencana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
