Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Eksekutif Core Mohammad Faisal mengatakan bahwa belanja barang oleh pemerintah sebaiknya perlu mempertimbangkan efektifitas selain efisiensi.
Faisal berargumen bahwa belanja barang bisa memiliki multiplier effect yang besar pada perekonomian domestik apabila belanja barang diarahkan untuk membeli barang-barang dalam negeri.
"Sekarang yang belum banyak dilakukan oleh pemerintah itu adalah bagaimana belanja barang itu diarahkan untuk barang-barang dari dalam negeri, padahal government procurement ini dampaknya bisa sangat besar bagi perekonomian," ujar Faisal, Selasa (10/9/2019).
Faisal mengakui bahwa memang ada beberapa jenis barang yang memang masih belum bisa dipenuhi oleh industri dalam negeri.
Meski demikian, masih banyak jenis-jenis barang yang bisa diperoleh oleh pemerintah melalui pasar dalam negeri dan mengembangkan industri dalam negeri terutama UMKM.
"Bisa saja ongkos ke APBN lebih mahal tetapi dampak ekonominya bisa lebih baik. Itu yang saya pikir penting," ujar Faisal.
Dalam Rapat Panja Belanja bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, ditemukan bahwa belanja barang kementerian dan lembaga (K/L) untuk tahun depan berada di angka Rp333,6 triliun, sama dengan outlook belanja barang tahun ini.
Untuk mencapai penghematan tersebut, pemerintah memangkas belanja-belanja yang tergolong tidak produktif seperti belanja perjalanan dinas, paket meeting, hingga honor kegiatan.
Selain itu, pemerintah juga mengefektifkan belanja pemeliharaan dengan memperhatikan penambahan aset pada tahun-tahun sebelumnya.
Lebih lanjut, belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat dan pemerintah daerah juga dipertajam dengan. Hal ini termasuk juga pengembangan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Terakhir, belanja barang yang memiliki karakteristik belanja modal juga terus ditingkatkan.
Untuk diketahui, per kuartal II/2019 konsumsi pemerintah tumbuh 8,23% (yoy). Adapun konsumsi pemerintah memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan PDB sebesar 8,71%.
