Ditjen Pajak Bebaskan Penunggak Pajak Rp21 Miliar

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara melepaskan sandera berinisial HW, selaku pemilik toko komputer “S” di Mataram, dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Mataram.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 09 September 2019  |  10:09 WIB
Ditjen Pajak Bebaskan Penunggak Pajak Rp21 Miliar
Karyawan berkomunikasi di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Senin (10/6/2019). - Bisnis/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara melepaskan sandera berinisial HW, selaku pemilik toko komputer “S” di Mataram, dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Mataram.

Dia dilepaskan karena telah memenuhi syarat untuk dibebaskan menurut ketentuan yang berlaku.

HW adalah wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Mataram Barat. HW disandera (Gijzeling) karena mempunyai utang pajak sebesar Rp21,02 miliar.

Melalui keterangan resminya, sejak 2013, Account Representative (AR) KPP Pratama Mataram Barat telah melakukan imbauan persuasif pembayaran pajak dan pembetulan SPT Tahunan Orang Pribadi & SPT PPN Tahun Pajak 2010 dan 2011.

Namun imbauan dari AR tersebut tidak dihiraukan oleh wajib pajak, sehingga dilakukan pemeriksaan oleh fungsional pemeriksa pajak.
Hasil pemeriksaan menimbulkan pokok pajak dan bunga atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar Rp21,02 miliar.

"Pada periode ini, KPP Pratama Mataram Barat juga telah menawarkan kepada wajib pajak untuk menggunakan fasilitas program Tax Amnesty, tetapi wajib pajak tidak memanfaatkannya," tulis keterangan resmi yang dikutip Bisnis.com, Senin (9/9/2019).

Penyitaan dan pelelangan aset wajib pajak berupa tanah dan bangunan telah dilakukan di beberapa tempat, tetapi tidak mencukupi untuk pelunasan utang pajak wajib pajak yang bersangkutan. Sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, penyanderaan (Gijzeling) terhadap wajib pajak diilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Mataram dari tanggal 8 April 2019 s.d 15 Agustus 2019.

Jajaran Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara berkomitmen untuk mengupayakan pencapaian target penerimaan pajak 2019 dengan tetap mengedepankan upaya persuasif kepada wajib pajak, yaitu berupa tentang penyuluhan hak dan kewajiban wajib pajak, manfaat pajak, imbauan, pengawasan, dan konsultasi.

Namun demikian tindakan penegakan hukum (law enforcement) berupa pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan akan dilakukan sebagai upaya hukum terakhir.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
ditjen pajak

Editor : Achmad Aris

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top