Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mencurigai keterlibatan sosok atau tokoh besar di balik manuver Menteri BUMN Rini Soemarno. Kecurigaan itu muncul karena Rini telah melakukan berbagai manuver mengutak-atik direksi sejumlah badan usaha pelat merah menjelang pelantikan Presiden.
Tindakan Rini membongkar-pasang sejumlah direksi BUMN bertentangan dengan instruksi Presiden melalui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Menjelang pelantikan Presiden, Jokowi telah meminta para menteri tidak melakukan berbagai kebijakan strategis.
Sebelum melancarkan aksinya, Rini Soemarno juga sempat dibahas oleh Panitia Khusus Angket DPR tentang Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Juli 2019.
Salah satu rekomendasi DPR saat itu adalah memberhentikan Rini selaku Menteri BUMN karena diduga sengaja membiarkan adanya tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, khususnya UU No.19 tahun 2003 tentang BUMN.
"Iya saya bingung juga, Ibu Rini ini sangat kebal ya, sangat sakti saya lihat. Rekomendasi Pansus Pelindo di DPR ini sudah merekomendasikan bahwa Rini ini dipecat. Tapi sampai sekarang Rini masih bertahan," kata Nasir usai diskusi Kedai Kopi di Hotel Sofyan, Rabu (4/9/2019).
Nasir bahkan bertanya-tanya siapa sosok di balik Rini sehingga orang nomor satu di BUMN ini cukup kuat memegang kuasa. Bahkan Presiden Jokowi sebut Nasir tidak berani memecat Rini. Namun, saat ditanya balik siapa sosok di balik Rini Soemarno di pemerintahan, Nasir mengaku tidak tahu.
"Mungkin orang besar yang ada di belakang Rini, sehingga kemudian dia santai saja dengan rekomendasi Pansus Pelindo, santai saja dengan ucapan Pak Moeldoko bahwa tidak boleh ada kebijakan strategis menjelang berakhirnya pemerintahan Jokowi 2019-2024," ujar Nasir.
Berdasar catatan Bisnis, sebelum Jokowi memerintahkan jajarannya agar tidak mengeluarkan kebijakan strategis, BUMN terlanjur mengumumkan rencana menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa.
PT Perusahaan Gas Negara Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. mengagendakan RUPSLB pada akhir Agustus dan awal September 2019.
Langkah itu disusul oleh dua BUMN farmasi PT Indofarma (Persero) Tbk. dan PT Kimia Farma (Persero) Tbk. yang mengumumkan RUPSLB pada September 2019.
