Potensi Kerugian Akibat Kekeringan US$50 Miliar, Pemerintah Intensifkan Jaringan Irigasi

Sejumlah upaya mitigasi seperti sistem peringatan dini dan perbaikan sistem irigasi akan jadi fokus pemerintah untuk mencegah kerugian besar akibat bencana alam dan kekeringan.
Reno Mahardhika
Reno Mahardhika - Bisnis.com 30 Agustus 2019  |  14:59 WIB
Potensi Kerugian Akibat Kekeringan US$50 Miliar, Pemerintah Intensifkan Jaringan Irigasi
Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menjawab pertanyaan saat wawancara tentang rencana pemindahan lokasi ibu kota, di Kantor Kementerian PPN, Jakarta, Selasa (30/7/2019). - ANTARA/Wahyu Putro A

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah upaya mitigasi seperti sistem peringatan dini dan perbaikan sistem irigasi akan jadi fokus pemerintah untuk mencegah kerugian besar akibat bencana alam dan kekeringan.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang P. S. Brodjonegoro dalam acara peluncuran laporan Asia-Pacific Disaster Report 2019 yang dikeluarkan oleh United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN ESCAP) di Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Laporan dari UN-ESCAP mencatat, Indonesia termasuk dalam 10 besar negara di kawasan Asia Pasifik yang berpotensi merugi akibat bencana alam dan kekeringan.

Potensi kerugian yang dapat mencapai US$50 miliar menempatkan Indonesia pada posisi ke-4 dalam daftar tersebut, tepat dibawah India, Jepang, dan China.

Untuk mengantisipasi kerugian itu, Bambang menyatakan pihaknya akan semakin mengintensifkan pembangunan dan pemelihraan jaringan irigasi di Indonesia.

Hal ini terutama akan dilakukan pada wilayah-wilayah pertanian yang membutuhkan pengairan optimal.

“Sistem ini [irigasi] sangat vital keberadaannya bukan saat musim hujan, tetapi saat kekeringan melanda. Jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier akan kami optimalkan, terutama yang tersier karena berdekatan langsung dengan masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga akan terus meningkatkan sistem peringatan dini (early warning system) di wilayah-wilayah rawan bencana. Alat dan sistem peringatan tersebut akan diperbarui dan diuji agar tingkat reliabilitasnya tinggi.

Bambang menambahkan penanganan bencana alam saat ini sudah tidak bisa dilakukan secara ad hoc. Penanganan yang berfokus pada tanggap darurat atau recovery dinilai sudah tidak cocok lagi dengan kondisi negara yang semakin maju.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
bappenas, kekeringan

Editor : Akhirul Anwar

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top