Pertengahan 2020 Peletakkan Batu Pertama

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Kemen PUPR RI) menjadwalkan peletakkan batu pertama pembangunan ibu kota baru, di Kalimantan Timur dimulai pada pertengahan tahun 2020.
MediaDigital
MediaDigital - Bisnis.com 27 Agustus 2019  |  14:20 WIB

Bisnis.com,  SLEMAN--Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Kemen PUPR RI) menjadwalkan peletakkan batu pertama pembangunan ibu kota baru, di Kalimantan Timur dimulai pada pertengahan tahun 2020.

Menteri PUPR RI, Basoeki Hadimoeljono mengungkapkan, di atas lahan yang sudah dipersiapkan sebanyak 180.000 Hektare itu, infrastruktur yang pertama kali akan dibangun adalah jalan, drainase diikuti perkantoran.

"Setelah disiapkan anggarannya, pada 2020 ada tiga hal yang dikerjakan desain kawasan, desain rencana ruang tata bangunan dan lingkungan. Di mana istana,kantor, perumahan, komersial d mana," tuturnya, usai mengisi kuliah umum Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), di lantai satu Grha Sabha Pramana, Selasa (27/8).

Hingga pertengahan 2020, pemerintah masih dalam tahapan membuat desain kriteria untuk infrastruktur dasar jalan, drainase, waduk dan transportasi.

Pembiayaan pembangunan di ibukota baru akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 19%,  skema KPBU 54% dan investasi swasta 26%.

"Ditargetkan pada 2024 sejumlah perkantoran pemerintahan bisa pindah dari Jakarta ke Kalimantan, pemindahan bertahap. Diawali misalnya kantor Presiden, Kemenkeu, Kemen PUPR," kata dia.

Di ibukota negara (IKN), drainase dibuat dengan diameter menyesuaikan kebutuhan untuk sekitar 1,5 juta orang. Desain drainase dilengkapi dengan 'main hole', sehingga bisa mengatasi banjir di daerah tersebut.

Basoeki mengklaim kementerian telah melakukan kajian banjir di kawasan ibu kota baru, sebelum menentukan konsep drainase di sana.

Basoeki mengatakan, dalam merancang ibukota baru, kementerian belajar dari 78 ibukota negara baru. Ditetapkan, Jakarta tetap jadi pusat perdagangan, perekonomian, jasa. Hanya pusat pemerintahan yang pindah.

Ia menambahkan, pemerintah pusat tidak ingin IKN menjadi pusat dagang, melainkan tetap sebagai pusat pemerintahan. Hanya saja, tetap dibutuhkan daya dukung juga untuk keseharian yang tinggal di sana.

Adanya sokongan sejumlah aktivitas berdaya ekonomis dibutuhkan karena ada sekitar 800.000 Aparatur Sipil Negara dipindahkan, maka diperkirakan ada sekitar 1,5 juta warga termasuk keluarga mereka akan hidup di IKN.

Konsep lain dari IKN adalah 'forest city', kota cerdas, modern, berstandar internasional. Sehingga akan lebih banyak ruang hijau daripada bangunannya. Pasalnya, karena berada di hutan, pemerintah menginginkan adanya intervensi minimal terhadap alam. Sekaligus mempertahankan hutan di Kalimantan.

Bahkan, pemerintah akan merehabilitasi kembali sejumlah lahan sawit menjadi hutan hijau kembali. 

Ibu kota baru nantinya akan berkonsep integrasi antara ruang hijau dan biru, imbuh dia. Dengan cara membangun embung sebagai amenitas kota, memperbanyak ruang publik.

"Mengadopsi new urbanism dan menerapkan infrastruktur bangunan hijau. Tidak ada lagi nanti kabel-kabel di atas," paparnya.

Menegaskan kembali, ibukota yang baru memiliki visi sebagai katalis peningkatan peradaban manusia Indonesia, melalui representasi ibukota negara. Selanjutnya, menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi, lingkungan. Terakhir, desain kota yang mencerminkan identitas bangsa, mulai dari Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 45.

"Arsitektur bangunan mengakomodasi pembangunan modern dan kearifan lokal," ucapnya. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Kementerian PUPR

Editor : MediaDigital

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top