Pengusaha Desak Peningkatan Peran Swasta dalam Proyek Infrastruktur Nasional

Para pelaku usaha sektor infrastruktur mendesak pemerintah memberikan porsi lebih banyak kepada pihak swasta untuk menggarap proyek infrastruktur nasional.
Yanita Petriella
Yanita Petriella - Bisnis.com 05 Agustus 2019  |  16:27 WIB
Pengusaha Desak Peningkatan Peran Swasta dalam Proyek Infrastruktur Nasional
Pekerja menyelesaikan pembangunan rangka baja proyek infrastruktur di Jakarta. - JIBI/Dwi Prasetya

Bisnis.com, JAKARTA — Para pelaku usaha sektor infrastruktur mendesak pemerintah memberikan porsi lebih banyak kepada pihak swasta untuk menggarap proyek infrastruktur nasional.

Wakil Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Errika Ferdinata mengatakan saat ini peran swasta kurang dalam proyek infrastruktur. Pasalnya, kebanyakan proyek infrastruktur merupakan proyek penugasan pemerintah atau sinergi BUMN. 

Pemerintah, menurutnya, seharusnya membuka kesempatan lebih luas kepada perusahaan swasta untuk terlibat. Dia mengklaim bahwa pihak swasta sanggup untuk turut serta dalam proyek infrastruktur. 

"Kalau proyek konstruksi dengan progres pembayaran yang jelas dan dituangkan di dalam kontrak, swasta bisa mendapatkan pembiayaan working capital dari bank," ujarnya kepada Bisnis.com, belum lama ini.

Dia melanjutkan, untuk dapat meningkatkan peran pengusaha dalam proyek infrastruktur, pemerintah juga dapat memberikan insentif. Kendati demikian, sebutnya, tanpa insentif pun, pengusaha tetap mau terlibat asal harganya wajar dan sistem pembayarannya jelas dan pasti. 

"Kami mau saja terlibat asal ya sistem pembayaran pasti," kata Joseph. 

Wakil Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Errika Ferdinata menuturkan pengusaha berharap usahanya maju dan berkembang dan kontraktor pun mendapatkan pekerjaan di saat pemerintah tengah gencar dalam program infrastruktur. 

Namun, kondisi saat ini, di tengah infrastruktur dan konstruksi booming, kondiai pengusaha konstruksi semakin sulit dan tak ada pekerjaan. 

"Kami berharap pemerintah memberikan porsi penugasan juga kepada pihak swasta untuk turut serta terlibat," ucapnya. 

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani menuturkan pemerintah dalam hal ini BUMN harus menggandeng swasta dalam proyek infrastruktur agar peran swasta meningkat. 

"Harus menggandeng swasta. Yang paling gampang dilakukan melepas aset, portfolio jalan tol, pelabuhan yang sudah selesai, mereka lepas agar mendapatkan dananya dan mengurangi utang mereka. Utang BUMN sudah berada di ambang batas kesehatan," tuturnya.  

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga meminta agar BUMN berbagi peran dengan pihak swasta. Menurutnya, dengan dilibatkannya pihak swasta, maka diyakini akan meningkatkan investasi di Indonesia. 

"Kalau investasi mau tumbuh diatas 7% hingga 8%, atau bahkan ingin double digit, maka perlu untuk meningkatkan peranan swasta lebih banyak lagi," ujarnya dalam acara Kadin Talks, Jumat (2/8/2019). 

Demi memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia, semua elemen patut dilibatkan termasuk pihak swasta.

Oleh karena itu, menurutnya, perlu ada kebijakan untuk membatasi nilai investasi BUMN dalam menggarap proyek-proyek infrastruktur. Salah satu caranya yakni harus dibuat gap mengenai berapa jumlah nilai investasi yang BUMN boleh ikut atau menggarap proyek infrastruktur. 

"Ini semua tujuannya adalah karena kita menyadari bahwa peranan swasta itu penting," katanya. 

Lebih lanjut lagi, dia menuturkan untuk meningkatkan peran swasta di sektor lain, pemerintah juga memberikan insentif berupa tax holiday. Hal itu dilakukannya untuk memperbaiki iklim investasi di Tanah Air. 

"Perbaikan iklim investasi, proses mendapatkan izin dipermudah, itu semuanya adalah bagian dari upaya kita untuk menyeimbangkan peranan antara swasta dan BUMN," terang Sri. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
infrastruktur

Editor : Wike Dita Herlinda

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top