Bisnis.com, KARANGASEM – Pemerintah akan menawarkan Pelabuhan Tanah Ampo, Karangasem, Bali ke pihak swasta melalui skema kerja sama pemanfaatan (KSP) dengan pemerintah. Rencananya, Tanah Ampo menjadi pelabuhan pariwisata tempat bersandarnya kapal Yacht dan Cruise.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, menuturkan pihaknya ingin meningkatkan aktivitas pariwisata di pulau dewata melalui wisata laut.
“Kita tahu tanah Ampo sebagai salah satu prasarana konektivitas, oleh karena itu kami meninjau hari ini, proyek ini memang kolaborasi antara pemerintah daerah tingkat II, I sama pusat,” ujarnya di Karangasem, Jumat (26/7/2019).
Dia menyebut agar pelayanan dan pembangunan dikelola secara profesional sehingga pihaknya mengundang swasta untuk terlibat melalui skema KSP.
Skema kerja sama pemanfaatan (KSP) adalah skema kerja sama proyek antara pemerintah dengan swasta dengan memberikan asset negara untuk dikelola swasta dalam periode tertentu hingga nanti dikembalikan ke pemerintah setelah periodenya usai.
“Dan kita harap swasta punya kompetensi di bidang konektivitas laut apakah cruise, yacht akan ada di sini,” ujarnya.
Baca Juga
Dia berharap penyelesaian pembangunan Pelabuhan Tanah Ampo dapat selesai dalam dua tahun mendatang. Sementara kajian investasinya masih dalam tahap finalisasi.
Sementera itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengungkapkan pelabuhan ini memang didesain untuk kapal cruise dan yacht yang datang ke Bali, sehingga harus dipersiapkan sebagai pelabuhan berstandar internasional.
“Ini, kan, akan dikembangkan kawasan perekonomian, makanya ini tidak hanya pelabuhan tapi juga akan diintegrasikan konsep pembangunan ekonomi di Kabupaten Karangasem,” jelasnya.
SEJAK 2006
Wakil Bupati Karang Asem I Wayan Artha Dipa menyambut gembira rencana pembangunan Pelabuhan Tanah Ampo tersebut.
“Ini kan hampir 11 tahun dengan pernyataan beliau akan menggembirakan, ekonomi Karangasem pasti bergerak,” ujarnya.
Pembangunan Pelabuhan Tanah Ampo, Karangasem sudah dimulai sejak 2006 lalu dengan skema patungan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Pemerintah pusat bertugas membangun dermaga, sementara pemprov membangun fasilitas terminal, dan kabupaten menyediakan lahannya.
Pembangunan awal selesai pada 2012 dan terbengkalai hingga ada pembangunan dermaga lanjutan oleh Kemenhub pada 2017 dengan peningkatan fungsi pelabuhan dan pengerukan yang menelan biaya Rp49,4 miliar.
Pada 2019, pembangunan dermaga dilanjutkan dengan anggaran APBN sebesar Rp,30,6 miliar dan pada 2020 mendatang pembangunan dermaga lanjutan sebesar Rp23,85 miliar.
Budi Karya menuturkan salah satu alasannya proyek tersebut terbengkalai cukup lama karena adanya daya dukung tanah yang di luar dugaan.
“Di sana itu ada satu perkiraan yang tidak terperkirakan tentang daya dukung tanah, makanya nanti kita KSP dengan swasta, supaya swasta itu lebih tahu tentang apa yang bisa dilakukan dan resikonya ada di mereka dan pemerintah menberikan KSP kepada mereka,” paparnya.
