Bisnis.com, JAKARTA -- Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 perang dagang masih jadi faktor eksternal ekonomi nasional yang membutuhkan antisipasi melalui penguatan investasi. Pembatasan investasi asing justru merugikan Indonesia karena kehilangan potensi investasi yang berorientasi ekspor.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan pembatasan terhadap investasi asing telah mengakibatkan hilangnya 8% investasi yang berorientasi ekspor di Indonesia.
Dampak lain adalah rendahnya upah tenaga kerja Indonesia 15% dari yang seharusnya.
Contoh lain, investasi sektor jasa di Indonesia juga masih lebih restriktif dibandingkan dengan rata-rata negara G20. Adapun yang paling bersifat restriktif kata Bambang adalah logistik, transportasi, konstruksi, dan industri kemaritiman.
Sementara itu, jelas Bambang, perang dagang masih akan berlanjut. Oleh sebab itu, pemerintah memasang asumsi untuk bisa meraup peluang ekspor menggantikan China.
"Nah untuk jangka menengahnya bagaimana kita relokasi. Menarik investasi selama ini ke China masuk ke Indonesia," ujar Bambang kepada Bisnis.com, Rabu (24/7/2019).
Dalam paparannya, Bambang menegaskan bahwa lima tahun ke depan Indonesia harus beralih dari ketergantungan pertumbuhan ekonomi berkat konsumsi rumah tangga ke investasi.
Oleh sebab itu, dia menargetkan pilihan tiga skenario pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata 5,4%, lalu 5,7%, dan 6,0%. Untuk target investasi 2020-2024 berada pada kisaran 7,3% sampai 8%.
Langkah awal, menurut Bambang, adalah menuntaskan hambatan pertumbuhan ekonomi yakni dengan pemangkasan regulasi, memperkuat penerimaan pajak, memperkuat infrastruktur, dan penguatan sumber daya manusia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
