Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan membersihkan terminal bus dari pungutan liar dan seluruh layanannya ditingkatkan. Mulai tahun depan dilaksanakan perbaikan 20 terminal dengan anggaran Rp30 miliar hingga Rp50 miliar untuk setiap terminal.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan terminal masuk menjadi percontohan wilayah bebas dari korupsi.
"Terminal akan menjadi tempat dengan pelayanan yang terbaik bagi penumpang dan pengemudi," ujarnya dalam keterangan resmi pada Sabtu (20/7/2019).
Dia menjelaskan mulai tahun depan 20 terminal diperbaiki dengan fokus awal di Jawa, Sumatra Utara, dan Lampung. Seluruh terminal akan ditingkatkan hingga setara layanan bandara dengan zonasi area penumpang keberangkatan dan kedatangan di area yang lebih nyaman.
"Loket penjualan tiket juga ke depannya tidak ada lagi, diubah menjadi e-ticketing, sehingga saat tiba di terminal tinggal cetak tiket dan masuk ruang tunggu," paparnya.
Dia menambahkan seluruh petugas, mulai cleaning service, satpam, dan petugas layanan lainnya harus melayani dengan ramah. Kepekaan petugas juga harus jeli.
Budi memberi contoh, apabila ditemukan seorang wanita dengan tiga anak masih kecil, maka agar dibantu meringankan dengan menuntun atau menggendong salah satunya.
"Untuk terminal ini, terkait aset agar diselesaikan dan dapat diajukan sehingga pada 2021 dapat dilakukan perbaikan," ucap Budi.
Dia juga menyampaikan bahwa ke depannya, terminal juga bisa saja dikelola oleh pihak ketiga. Kemenhub juga akan fokus pada poin keselamatan dengan melakukan ramp check bus dan uji petik lainnya.
