Muatan Balik Tol Laut Minim, Ini 2 Saran Badan Litbang Kemenhub

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan merekomendasikan dua kebijakan terkait dengan Tol Laut, salah satunya untuk membangkitkan muatan balik dari daerah tujuan. 
Sri Mas Sari
Sri Mas Sari - Bisnis.com 17 Juli 2019  |  09:06 WIB
Muatan Balik Tol Laut Minim, Ini 2 Saran Badan Litbang Kemenhub
Kapal Logistik Nusantara 4 yang melayani tol laut menurunkan kontainer muatannya saat bersandar di dermaga Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (28/6/2018). - JIBI/Paulus Tandi Bone

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan merekomendasikan dua kebijakan terkait dengan Tol Laut, salah satunya untuk membangkitkan muatan balik dari daerah tujuan. 

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan Sahattua Simatupang mengatakan kebijakan pertama berupa optimalisasi rute dengan menciptakan pelabuhan konsolidasi muatan di daerah tujuan. 

"Tahun ini, Puslitbang LSDP mengkaji daerah dengan pelabuhan yang potensial untuk mengonsolidasikan muatan balik Tol Laut di Kepulauan Maluku," katanya kepada Bisnis.com, Selasa (16/7/2019).

Peneliti senior Puslitbang LSDP Paulus Raga menjelaskan, akan ada tiga titik yang ditentukan sebagai pelabuhan konsolidasi di Kepulauan Maluku.

Dari pulau-pulau kecil yang menjadi sentra produksi, komoditas seperti rempah-rempah, kopra, dan ikan, diangkut menggunakan feeder ke pelabuhan konsolidasi. Di pelabuhan konsolidasi, imbuhnya, komoditas itu kemudian dimuat ke kapal Tol Laut untuk selanjutnya dibawa ke Jawa atau sentra pengolahan lain. 

"Tiga titik itu masih kami studi. Kalau pilot project pelabuhan konsolidasi ini berhasil, akan kami terapkan di rute-rute Tol Laut yang lain," katanya. 

Paulus mengatakan pelabuhan konsolidasi diperlukan untuk menangani isu lokasi-lokasi sentra produksi yang tersebar di provinsi kepulauan dan volume pasokan yang kecil-kecil karena musiman. 

Rekomendasi kedua, pembentukan tim manajemen (integrated ship management system) kapal tol laut untuk mengelola 156 unit kapal negara yang selama ini melayani angkutan laut perintis, barang Tol Laut, rede, dan ternak. 

Sahat mengatakan ship management system akan memastikan ketersediaan kapal, termasuk mengatur kapal pengganti ketika kapal yang ada sedang dalam perawatan atau rusak. Manajemen kapal juga memastikan ketersediaan ruang di galangan, awak kapal, bahan bakar, dan persoalan operasional lainnya. Sistem ini bakal mengintegrasikan manajemen kapal Tol Laut yang ada di setiap operator.

"Tadinya urusan ship management ditangani Ditlala [Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut] sekaligus. Tapi, karena jumlah kapal Tol Laut sudah banyak, perlu ship management tersendiri agar fokus," jelasnya. 

Menurut Sahat, bentuk tim itu idealnya berupa badan, seperti Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Tol Laut

Editor : Hendra Wibawa

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top