Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kebutuhan Investasi Infrastruktur Naik 20 Persen

Pemerintah membutuhkan peningkatan investasi infrastruktur sebesar 20 persen hingga 2024. Indonesia membutuhkan investasi senilai US$429,7 Miliar selama 2020-2024.
Gloria Fransisca Katharina Lawi
Gloria Fransisca Katharina Lawi - Bisnis.com 03 Juli 2019  |  10:10 WIB
Kebutuhan Investasi Infrastruktur Naik 20 Persen
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kanan) dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2019). - ANTARA/Hafidz Mubarak A
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah membutuhkan peningkatan investasi infrastruktur sebesar 20 persen hingga 2024. Indonesia membutuhkan investasi senilai US$429,7 Miliar selama 2020-2024.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan guna penongkatan imvestasi itu ditujukan untuk meningkatkan saham infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari 43 persen pada 2017 menjadi 50 persen PDB pada 2024.

"Jumlah ini meningkat 20 persen dibandingkan kebutuhan investasi infrastruktur sebesar US$359,2miliar pada 2015-2019," kata Bambang melalui siaran pers yang diterima Bisnis, Rabu (3/7/2019).

Dia menambahkan, guna mewujudkan kebutuhan tersebut, pemerintah mendorong peran sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) juga Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).

Pertemuan yang membahas pembangunan Indonesia, terutama target investasi makroekonomi infrastruktur serta strategi pendanaan infrastruktur melalui skema alternatif tersebut merupakan salah satu agenda dalam rangkaian Kunjungan Kerja Bappenas ke London dan Paris pada 1-4 Juli 2019 dalam Indonesia Infrastructure Investment Forum (IIIF) 2019. 

Terkait alternatif pendanaan infrastruktur yakni KPBU, hingga saat ini, nilai total 83 proyek yang terwujud akibat implementasi skema yang juga dikenal dengan nama Public Private Partnership atau PPP tersebut mencapai US$40 miliar. Sementara untuk skema PINA, tercipta 30 proyek dengan nilai total sebesar US$50 miliar. 

Dia menyatakan nantinya, pembangunan di Indonesia akan diarahkan untuk menggunakan skema alternatif tersebut. Tujuannya agar APBN dapat dialokasikan untuk sektor yang berdampak langsung pada masyarakat dalam jangka pendek.

Sementara itu, salah satu provinsi yang ikut menawarkan pembiayaan infrastruktur adalah Pemprov Kalimantan Timur. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur menyatakan pada acara Indonesia Infrastructure Investment Forum (IIIF) di London, Kaltim menawarkan sejumlah proyek. 

Pertama adalah Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan atau KEK MBTK. Kedua, jalan tol Samarinda - Bontang. Ketiga, pengembangan destinasi unggulan di Pulau Maratua.

Keempat, investasi pabrik semen Berau dan terakhir adalah proyek Coastal Road Balikpapan Segmen II. Selain itu Isran juga menyebut masih akan ada pengembangan dua proyek kilang minyak di Kota Balikpapan dan Bontang. 

Adapun pengembangan kilang minyak di Balikpapan saat ini sudah dalam tahap pengerjaan dengan nilai investasi sebesar US$6,5 miliar.

Target penyelesaian diperkirakan tahun 2023. Pengembangan kilang minyak Bontang, baru memasuki tahap penyusunan rencana dengan estimasi investasi senilai US$14 miliar dengan target penyelesaian 2027. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

infrastruktur
Editor : Tegar Arief
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top