Bisnis.com, JAKARTA – Pada 2045 mendatang, Indonesia akan mencapai angka 100 dari usia kemerdekaannya. Pemerintah Indonesia menaruh harapan positif untuk menjadi negara maju di tahun tersebut.
Bahkan sejumlah institusi global, seperti World Bank dan World Economic Forum memprediksi Indonesia akan menjadi salah satu dari lima negara dengan ekonomi terbesar dunia dengan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai USD 7,3 triliun dan pendapatan per kapita sebesar USD 25 ribu.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, dalam mewujudkan Visi Indonesia 2045, Indonesia memiliki pekerjaan rumah yang banyak. Namun, dia mengajak seluruh pihak dan elemen masyarakat untuk berkolaborasi dalam mengatasi setiap tantangan tersebut.
“Tentunya pemerintah perlu dan terbuka untuk setiap masukan dan pemikiran yang dapat mendukung dan membantu kita mewujudkan Visi Indonesia 2045. Kita akan memperoleh bonus demografi yang terjadi once in a lifetime di era itu. Ini harus jadi kesempatan emas yang kita manfaat sebaik-baiknya untuk kemajuan Indonesia. Tentunya, seluruh persiapan harus dilakukan dari sekarang,” kata Menteri Bambang, dalam forum diskusi perkumpulan alumni Universitas Harvard di Indonesia, Harvard Club Indonesia (HCI), bertajuk “Menuju Visi Indonesia 2045 dan Ibu Kota Baru” di Kementerian PPN/Bappenas, seperti dikutip dari rilis, pada Senin (1/7/2019).
Lebih lanjut, Bambang menjelaskan pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Pulau Jawa juga merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mendukung Visi Indonesia 2045 tersebut. Selain untuk mengurangi beban Pulau Jawa, pemindahan ibu kota utamanya bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang memiliki semangat Indonesia Sentris di seluruh kawasan Indonesia, utamanya Kawasan Timur Indonesia.
“Alasan utama kita berpikir untuk memindahkan Ibu Kota Negara adalah karena beban Pulau Jawa sudah cukup besar. Jakarta sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat segalanya. Kita menginginkan Indonesia Sentris. Total estimasi biaya investasi pemindahan IKN ini sebesar Rp 466 Triliun atau USD 32,9 miliar. Pembiayaan pemindahan IKN tidak akan memberatkan APBN, tetapi akan lebih mengutamakan peranan swasta, BUMN dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU),” jelas Menteri Bambang.
Presiden HCI Melli Darsa, alumni dari Harvard Law School, yang juga aktif sebagai pengacara dan pakar hukum bisnis serta capital market mengatakan bahwa perjalanan untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045 akan menjadi perjalanan yang penuh tantangan dan rintangan yang sering kali kompleks serta saling terkait.
“Tantangan dan rintangan yang sudah di depan mata saat ini tidak hanya bagaimana kita bisa terus meningkatkan investasi dan ekspor sebagai penggerak roda ekonomi, tapi juga bagaimana kualitas sumber daya manusia Indonesia dapat ditingkatkan,” ujar Melli.
Melli menambahkan semua itu harus dilakukan di tengah rencana pemindahan ibu kota, ditambah ketidakpastikan ekonomi global dan ancaman perang dagang. Banyak pihak menunggu pemerintah melakukan terobosan kebijakan dan regulasi yang mencakup multi aspek di bidang ekonomi, industri, sosial ketenagakerjaan, lingkungan, dan perdagangan yang dapat mendukung Visi Indonesia 2045.
Melli menekankan kolaborasi adalah kunci untuk wujudkan Visi Indonesia 2045, dimana visi ini adalah visi bersama sehingga seluruh elemen masyarakat Indonesia harus terlibat dan dilibatkan.
"Untuk itu diskusi, Focus Group Discussion (FGD), serta forum-forum tukar pemikiran seperti halnya acara hari ini harus rutin diadakan karena bisa jadi platform think tank dari civil society menyampaikan masukan, ide dan pemikian yang relevan. Dan juga penting untuk membangun buy-in masyarakat pada upaya dan visi pemerintah mencapai Indonesia maju dan Visi Indonesia 2045,” pungkas Melli.
Forum diskusi ini juga dihadiri sekitar 100 alumni dan mahasiswa Universitas Harvard, anggota HCI, serta alumni-alumni dari Universitas-Universitas Ivy League di Amerika Serikat, sekaligus sejumlah Universitas terkemuka lain dari negara Inggris dan Asia.
