Ekonom: Insentif Dorong Investasi Padat Karya Tak Akan Optimal

Lana menjelaskan umumnya saat akan melakukan investasi, pelaku usaha tak hanya melihat seberapa besar insentif yang ditawarkan, melainkan juga terkait dengan aspek yang cukup penting misalnya produktivitas tenaga kerja.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 19 Juni 2019  |  21:03 WIB
Ekonom: Insentif Dorong Investasi Padat Karya Tak Akan Optimal
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kiri) mengunjungi pembangunan jalan program padat karya tunai di Kampung Kokoda, Distrik Sorong Manoi, Sorong, Papua Barat Jumat (13/4/2018). - Antara/Yulius Satria Wijaya

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih menyebut iming-iming insentif untuk mendorong investasi padat karya tampaknya tak akan optimal tanpa kebijakan yang komprehensif.

Lana menjelaskan umumnya saat akan melakukan investasi, pelaku usaha tak hanya melihat seberapa besar insentif yang ditawarkan, melainkan juga terkait dengan aspek yang cukup penting misalnya produktivitas tenaga kerja.

“Masalah di padat karya itu kan lebih ke produktivitas. Makanya, banyak perusahaan manufaktur tak bisa bersaing kalau produktivitasnya rendah,” kata Lana saat dihubungi, Rabu (19/6/2019).

Produktivitas yang rendah ini kemudian berimplikasi pada meningkatnya biaya investasi yang harus dikeluarkan oleh para pelaku usaha. Oleh karena itu, sebenarnya tak terlalu mengherankan jika kemudian para investor lebih memilih investasi padat modal.

Kendati demikian, Lana menekankan, poin beleid lainnya yang memberikan insentif kepada vokasi maupun riset memberikan jawaban tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Pemberian insentif tersebut akan memberikan keleluasaan bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan pekerja yang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini selain bisa memangkas biaya produksi, pelatihan vokasi juga menjadi jawaban bagi korporasi untuk meningkatkan kualitas pekerjanya.

Hanya saja, selain pemberian insentif tersebut, harus ada roadmap yang jelas untuk memastikan bahwa program-program tersebut bisa berjalan optimal.

“Ini bisa jadi solusi. Tetapi tetap butuh kerja sama antara pelaku usaha dengan sasarannya langsung,” tukasnya.

Seperti diketahui, pemerintah mulai mengeluarkan jurus-jurus terbarunya untuk menarik minat investor berinvestasi di sektor padat karya yang kinerjanya setiap tahun kian tergerus.

Teranyar, mereka mulai memfinalisasi revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Berjalan.

Dalam rancangan beleid yang diterima Bisnis ini ada tiga poin utama yang disiapakan pemerintah untuk memantik minat para pemilik modal.

Pertama, terkait dengan pemberian fasilitas PPh berupa pengurangan penghasilan netto sebesar 60 persen dari jumlah aktiva tetap berwujud termasuk tanah.

Ketentuan ini diberikan kepada wajib pajak (WP) badan dalam negeri yang melalukan penanaman modal baru maupun perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang masuk kategori industri padat karya dan tidak mendapatkan fasilitas perpajakan seperti yang diatur dalam Pasal 31A Undang-Undang PPh.

Kedua, pemberian fasilitas fiskal berupa pengurangan penghasilan bruto maksimal 200 persen dari jumlah biaya praktik kerja, pemagangan, dan pembelajaran (vokasi) bagi WP badan dalam negeri yang melakukan praktik tersebut untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Ketiga, pemberian fasilitas fiskal berupa pengurangan penghasilan bruto maksimal 300 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu bagi WP badan dalam negeri yang melakukan aktivitas penelitian dan pengembangan di Indonesia.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
ekonomi

Editor : M. Taufikul Basari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup