Menkeu Minta BPJS Kesehatan Perbaiki Data

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memperbaiki data kepesertaan yang dimilikinya guna meningkatkan kredibilitas program yang dilaksanakan. 
Puput Ady Sukarno
Puput Ady Sukarno - Bisnis.com 29 Mei 2019  |  05:16 WIB
Menkeu Minta BPJS Kesehatan Perbaiki Data
Pegawai Negeri Sipil (PNS) antre mendapatkan layanan Kartu Indonesia Sehat di loket mobil layanan keliling Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di halaman kantor Pemkab Madiun, Jawa Timur, Selasa (28/5/2019). BPJS Kesehatan Madiun melakukan layanan keliling ke kantor-kantor pemerintah guna memudahkan peserta BPJS Kesehatan mendapatkan layanan pendaftaran, perubahan data, mencari informasi maupun pengaduan. - ANTARA FOTO/Siswowidodo

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memperbaiki data kepesertaan yang dimilikinya guna meningkatkan kredibilitas program yang dilaksanakan. 

Pasalnya, berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), lanjut Menkeu, banyak pekerjaan rumah bersama yang harus segera diselesaikan dalam rangka memperbaiki program BPJS kesehatan dan jaminan kesehatan nasional agar lebih sustainable dan juga lebih akuntabel. 


"Beberapa temuan dari BPKP yang sangat penting, pertama adalah mengenai data kepesertaan. Itu kita minta kepada BPJS untuk memperbaiki, membersihkan dari berbagai temuan yang didapatkan oleh BPKP mengenai jumlah kepesertaan, baik yang belum memiliki NIK, NIK ganda, meninggal, dll," ujarnya, Selasa (28/5/2019).

Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, BPJS perlu segera memperbaiki hal tersebut. "Menurut saya perlu diperbaiki, sehingga kredibilitas dari program BPJS akan semakin meningkat," tegasnya.

Selain itu, lanjut Sri Mulyani, BPJS juga perlu memperbaiki mengenai masalah tagihan. "Kemarin dari BPJS sampaikan di dalam pembukuannya, mereka hanya mempertimbangkan tagihannya yang bersifat sebulan yang disebut current sedangkan di atas sebulan dia dianggap tidak charge," ujarnya.

Padahal, kata Menkeu, dari prinsip akuntansi maupun prinsip perpres, diperlukan adanya akurasi. "Kita juga ada masalah mengenai klasifikasi rumah sakit. Itu juga kita minta dari kemenkes untuk juga bisa melakukan reklasifikasi RS secara lebih akurat," ujarnya.

Jadi, lanjut Sri Mulyani, nantinya bukan hanya pemerintah daerah, tapi ada juga yang berhubungan dengan strategi purchase dan juga sisi kemampuan untuk memperbaiki, terutama complain atau kepatuhan dari badan usaha yang bukan penerima upah tetap.

Menurutnya hal tersebut menjadi sangat penting untuk mendukung program BPJS. "Kita juga mendukung isu-isu mengenai penyakit, masalah manfaat, itu semua membutuhkan design policy dan kerjasama BPJS Kesehatan dan Kemenkes.

Seperti diketahui sebelumnya Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) Ardan Adiperdana mengatakan bahwa berdasarkan audit, BPJS Kesehatan mencatatkan defisit Rp9,15 triliun pada 2018.


"Hasil audit kami melihat bahwa total kewajiban bayar [BPJS Kesehatan] sebesar Rp19,41 triliun, sebagian telah diselesaikan melalui mekanisme bantuan pemerintah Rp10,25 triliun. Posisi gagal bayar Rp9,1 triliun," ujar Ardan, Senin (27/5/2019).

Dia menjelaskan, defisit tersebut didorong oleh tidak berimbangnya pendapatan iuran dan biaya pelayanan yang dikeluarkan. Hal tersebut khususnya terjadi pada segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), Bukan Pekerja (BP), dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
bpjs kesehatan

Editor : Tegar Arief

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top