Kerja Keras Mengikis Populasi Pengangguran

Pemerintah mesti melakukan kerja ekstra mengikis jumlah pengangguran. Laju angkatan kerja kerap tak diimbangi pembukaan lapangan kerja baru.
Kahfi | 15 Mei 2019 11:22 WIB
Pencari kerja mendaftar di salah satu stan perusahaan pada Job Market Fair 2018 di Klaten, Jawa Tengah, Selasa (18/9/2018). - ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah boleh berbangga bisa menjaga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu perbandingan populasi pengangguran dengan total angkatan kerja, yang masih di kisaran 5 persen. Namun, sejak 4 tahun lalu, populasi pengangguran nyatanya tak banyak beranjak.

Jika pada Februari 2016, TPT itu sebesar 5,5 persen, maka hingga Februari tahun ini, besarannya menurun menjadi 5,01 persen. Itu baru besaran perbandingan antara jumlah orang layak kerja dan tak memperoleh kerja.

Tetapi, lebih jauh, ternyata populasi pengangguran sejak 2016 tak berkurang banyak. Jumlah pengangguran yang sebanyak 7 juta orang pada 2016, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ternyata masih bertengger di kisaran 6,82 juta orang pada Februari 2019.

Singkatnya, selama 4 tahun, pemerintah sekadar mengikis 200.000 pengangguran. Boleh dibilang, rata-rata setiap tahunnya pemerintah hanya berhasil mengurangi 50.000 pengangguran.

Pencari kerja melintas di dekat stan sebuah perusahaan pada bursa kerja di Disnakertrans Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (19/4)./ANTARA-R Rekotomo

Menariknya, dari data kompilasi yang disusun Bisnis, tampak pembangunan di daerah belum seluruhnya bisa mendongkrak jumlah lapangan pekerjaan. Hal tersebut tergambarkan dari meningkatnya populasi pengangguran.

Secara makro, sejak 2016, setiap tahun terjadi pertumbuhan populasi angkatan kerja mencapai rata-rata 2,5 persen. Sejurus dengan laju tersebut, lapangan kerja yang dibuka, tergambarkan dari populasi orang bekerja, tumbuh rata-rata 2,2 persen atau nyaris sebanding dengan laju populasi angkatan kerja.

Dengan angka pertumbuhan sepadan tersebut, tak pelak populasi pengangguran yang terjadi secara akumulatif selama ini tak mampu dikikis. Pertumbuhan lapangan kerja hanya berperan menyerap angkatan kerja baru.

Di sisi lain, berdasarkan data kompilasi tersebut, segala upaya pemerintah ternyata masih berimbas lebih besar di Sumatra dan Jawa. Pada 2016, di seluruh provinsi di Pulau Andalas, populasi pengangguran tercatat mencapai 1,52 juta orang.

Sementara itu, hingga Februari 2019, populasi itu menjadi 1,4 juta orang atau menyusut 3,4 persen dibandingkan 1,455 juta orang pada periode yang sama tahun lalu. Pengendalian jumlah pengangguran di Sumatra memberikan efek signifikan bagi wajah tingkat pengangguran nasional.

Hal demikian juga terjadi di Jawa. Hingga bulan kedua tahun ini, Jawa masih merupakan pulau dengan populasi pengangguran paling banyak, yakni sebesar 4,26 juta orang.

Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Light Rail Transit ( LRT) di Jakarta, Senin (14/1/2019)./Bisnis-Abdullah Azzam

Empat tahun lalu, kondisi pengangguran di pulau terpadat ini tak berbeda jauh. Pada 2016, populasi pengangguran mencapai 4,31 juta orang, artinya penurunan pengangguran di Jawa tak pernah melebihi 1 persen dalam 4 tahun terakhir.

Selain itu, dalam 4 tahun belakangan, Sumatra dan Jawa masing-masing memiliki provinsi yang jumlah penganggurannya bertambah. Di Sumatra, ada Riau yang dihuni 183.700 pengangguran per Februari 2019, lebih tinggi dari angka 4 tahun lalu yang sebanyak 176.900 orang.

Di Jawa, ada Banten dan Jawa Tengah (Jateng) yang populasi penganggurannya bertambah. Provinsi pertama mencatatkan pertumbuhan pengangguran dari 452.100 orang pada 2016 menjadi 465.800 orang pada awal tahun ini.

Sementara itu, jumlah pengangguran di Jateng naik dari 752.500 orang pada 2016 menjadi 783.700 orang pada Februari 2019.

Selebihnya, peningkatan populasi pengangguran terjadi di kawasan Indonesia bagian Timur. Provinsi seperti Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalami peningkatan populasi angkatan kerja yang menganggur hingga 225.300 orang pada awal tahun ini.

Di Maluku dan Maluku Utara, peningkatannya masing-masing mencapai 52.800 orang dan 27.700 orang.

Papua juga mengalami kenaikan yang cukup besar. Pada 2016, populasi pengangguran di sana sekitar 51.700 orang, sedangkan pada tahun ini menjadi 61.900 orang.

Dengan perhitungan tersebut, boleh jadi imbas pembangunan yang dikebut pemerintah selama periode pemerintahan ini belum memberikan banyak hasil. Setidaknya, butuh proses mendongkrak perekonomian agar benar-benar mencetak lapangan kerja baru, khususnya di daerah.

Motor Pertumbuhan
Ekonom Senior Institute for Development Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengungkapkan pengikisan TPT memang stagnan lantaran motor pertumbuhan ekonomi tidak berasal dari sektor manufaktur. Biasanya, setiap 1 persen pertumbuhan bisa menyerap sekitar 500.000 orang pada lapangan kerja baru.

“Syaratnya, sektor manufaktur yang jadi motor pertumbuhan,” tegasnya kepada Bisnis, Kamis (9/5/2019).

Rekam jejak populasi pengangguran dan laju angkatan kerja menunjukan adanya ketidakmampuan pemerintah mendorong manufakturisasi.

“Selain tumbuh stagnan di kisaran 5 persen, motor pertumbuhan bertumpu pada sektor jasa, di mana meski investasi besar, tapi untuk lapangan kerja baru minim,” tambah Enny.

Indef menilai pemerintah harus menyusun strategi langsung yang dapat mencetak lapangan kerja baru secara signifikan. Antara lain, sambung Enny, mendorong agar investasi yang masuk mengalir ke sektor manufaktur yang padat karya.

Wisatawan berkunjung ke Bengkelung Park di Desa Sidoharjo, Doro, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Minggu (21/4/2019). Lokasi wisata pemandangan air terjun dan dinding bebatuan alam ini dikelola oleh pemuda setempat./ANTARA-Harviyan Perdana Putra

Selebihnya, dia melihat ada kecenderungan pengikisan pendapatan dari sektor swasta. Selama ini, jika penyerapan kerja dari perusahaan pelat merah yang diandalkan, maka tidak bisa diharapkan adanya akselerasi pertumbuhan lapangan kerja baru secara massif.

“Sektor swasta tampaknya pada tahun ini tergerus pendapatannya, sehingga masih belum mampu digenjot untuk ekspansi ke lapangan kerja baru,” lanjut Enny.

Pada kuartal I/2019, pertumbuhan ekonomi nasional hanya sebesar 5,07 persen. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan mestinya realisasinya bisa lebih tinggi lagi dari level tersebut.

Perekonomian justru didongkrak dari belanja sosial pemerintah. Pemerintah meyakini hal tersebut akan menolong kehidupan masyarakat kelas bawah.

Program Belum Tepat
Di sisi lain, pemerintah belum menjanjikan program yang menyasar pengurangan populasi pengangguran secara signifikan. Program yang muncul justru seperti penerbitan Kartu Pra Kerja.

Enny menyimpulkan meski membantu masyarakat, kehadiran program tersebut tak akan menggeser posisi jumlah pengangguran.

“Karena lewat kartu itu hanya membantu yang belum kerja, persoalannya adalah harus menciptakan lebih banyak lapangan kerja,” tukasnya.

Pembantu Rumah Tangga (PRT) pengganti atau infal meninggalkan penyedia jasa tenaga kerja di Jakarta, Jumat (8/6/2018)./ANTARA-Galih Pradipta

Peneliti Centre of Reform on Economics (CORE) Akhmad Akbar Susamto menilai serupa. Dia menganggap program Kartu Pra Kerja bisa membuat orang tak semangat mencari pekerjaan.

Menurut Akbar, gagasan untuk membuat Kartu Pra Kerja masih belum solid, saat ini. Program itu juga dipandang tidak akan memberi solusi untuk peningkatan kualitas penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

“Ide soal kartu ini masih diubah-ubah. Tetapi, saya bisa katakan kartu ini belum merupakan ide yang solid, absurd. Kita harus sadar persoalan kita bukan hanya mereka yang lulus dan ingin bekerja, tapi juga mereka yang sudah kerja tapi ingin bekerja formal,” paparnya.

Mengurangi pengangguran merupakan tugas berat bagi pemerintah, yang harus diselesaikan sebagai prasyarat pembangunan.

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
tenaga kerja, fokus

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup