Bisnis.com, JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyarankan pemerintah pusat untuk tegas terhadap pemerintah daerah yang belum menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan memberikan sangsi berupa disinsentif fiskal.
Misbah Hasan, Sekjen FITRA mengatakan bahwa disinsentif fiskal yang bisa dikenakan kepada kabupaten/kota bisa dalam bentuk pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Namun demikian, lanjut dia, begitu juga bagi daerah yang proaktif dan cepat dalam penyelesaian pembuatan RDTR, maka berhak mendapatkan insentif.
"Pusat harus tegas, bisa saja ada penerapan insentif dan disinsentif. Bagi daerah yang tidak menyusun RDTR, bisa diterapkan disintensif pengurangan DAK," ujarnya, Kamis (9/5/2019).
Menurut Misbah, masih minimnya daerah yang memiliki RDTR tersebut lantaran pemerintah pusat dinilai kurang gencar mendorong penyusunan RDTR dan peta digital.
"Padahal sebenarnya sudah ada UU No.26/2017 tentang Penataan Ruang yang mewajibkan daerah menyusun RTRW dan RDTR, akan tetapi terbukti belum implementatif," ujarnya.
Menurut Misbah, RTRW saja tidak cukup, karena RDTR memiliki dua esensi yakni sebagai alat operasionalisasi RTRW dan sebagai alat acuan perizinan. Oleh seba itu, koordinasi antartingkat pemerintahan dalam penyusunan RDTR, menjadi sangat penting.
.jpg?w=300&h=221)
