Pemerintah Dorong Percepatan Sertifikasi SDM Kemaritiman

Kemenko Kemaritiman menginisiasi pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis dan Sertifikasi untuk kompetensi Pengelola dan Perencana Kawasan Konservasi bekerjasama dengan Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Juli Etha Ramaida Manalu
Juli Etha Ramaida Manalu - Bisnis.com 23 April 2019  |  01:51 WIB
Pemerintah Dorong Percepatan Sertifikasi SDM Kemaritiman
Perahu melintas di kawasan konservasi mangrove di Desa Tolongano, Banawa Selatan, kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Selasa (11/7). - ANTARA/Fiqman Sunandar

Bisnis.com, JAKARTA-Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menginisiasi pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis dan Sertifikasi untuk kompetensi Pengelola dan Perencana Kawasan Konservasi bekerjasama dengan Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Staf Ahli Menteri (SAM) Koordinator Bidang Kemaritiman Bidang Sosio- Antropologi Tukul Rameyo yang mewakili Deputi Bidang Koordinasi SDM dan IPTEK, Safri Burhanudin mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendorong percepatan sertifikasi SDM Kemaritiman. 

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memenuhi target 20 juta hektar kawasan konservasi perairan pada 2019, sebagaimana tertuang dalam Pepres 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) khususnya TPB-14.

"Target tersebut sudah terpenuhi bahkan lebih tapi ini harus dikelola. Ini janji kita. Jadi setelah para peserta diberikan Bimtek, kemudian akan dilakukan uji sertifikasi. Harapannya mereka pulang sudah tersertifikasi sebagai perencana dan pengelola kawasan-kawasan konservasi perairan laut di wilayahnya masing-masing", kata Tukul seperti dikutip dari keterangan pers yang diterima, Senin (22/4/2019) malam. 

Dia melanjutkan, secara umum, sertifikasi tersebut penting mengingat saat ini adalah era global dengan persaingan yang sangat ketat.


Dengan adanta perlindungan SDM melalui sistem sertifikasi. Pasalnya, pada saat sistem standar diberlakukan dan dibuka untuk komunitas regional seperti Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) kata Tukul, bisa jadi pengelola-pengelola diisi oleh orang-orang luar negeri di ASEAN dan akan sulit untuk bersaing.

Adalun dalam upaya ini, sejumlah instruktur Bimtek dari Perguruan Tinggi yaitu Fakultas Perikanan dan Kelautan IPB dan Politeknik Jembrana, Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Bali, Fungsional PRL KKP, Lembaga Pengembangan SDM KKP, dan Pihak CTC dihadirkan.

Sementara itu, Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut KKP Andi Rusandi mengatakan bimtek ini diharapkan dapat menjadikan pesertanya paham bagaimana cara mengelola kawasan konservasi secara efektif.

"Nah pengelolaan kawasan-kawasan konservasi yang efektif itu adalah kawasan konservasi itu didorong agar mempunyai dampak terhadap masyarakat seperti contoh dengan kegiatan patroli juga monitoring terhadap terumbu karang, lamun, dan sebagainya", jelas Direktur Andi. 

Andi juga mengatakan KKP meminta kepada Kemenko Kemaritiman agar dapat membantu mengkoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait pengelolaan kawasan konservasi ini. 

Dari 188 kawasan konservasi yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia, peserta yang hadir mengikuti Bimtek dan Sertifikasi Standar Kompetensi Kerja khusus (SK3) ini merupakan perwakilan dari 24 Provinsi di Indonesia.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kawasan konservasi, maritim

Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top