Bisnis.com, JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 2 sebelum pelaksanaan debat pamungkas Sabtu malam (13/4/2019) sempat menyinggung soal aset-aset milik WNI yang banyak tersimpan di luar negeri.
Dalam penelusuran Bisnis, baru-baru ini Ditjen Pajak mengungkapkan telah mengidentifikasi sekitar Rp1.300 triliun dalam bentuk aset keuangan yang terparkir di luar negeri. Identifikasi tersebut merupakan hasil pelaksanaan pertukaran informasi secara otomatis atau Autimatic Exchange of Information atau (AEoI).
Hanya saja, jumlah tersebut diperkirakan masih sebagian kecil dari aset WNI yang berada di luar negeri. Apalagi, pemerintah pada 2016 lalu, tepatnya saat membahas UU Tax Amnesty, pernah menyebut aset WNI di luar negeri sebesar Rp11.000 triliun.
Tetapi, tak perlu muluk-muluk membandingkannya dengan data Rp11.000 triliun, perbandingan antara realisasi deklarasi harta dengan acuan yang selama ini digunakan pemerintah yakni data dari McKinsey saja masih belum ada setengahnya.
Seperti diketahui, McKinsey mengestimasi jumlah harta yang berada di luar negeri senilai US$250 miliar atau Rp3.250 triliun. Artinya jika dibandingkan dengan realisasi deklarasi harta yang senilai Rp1.036,76, jumlah itu hanya 31,9% dari potensi WP yang berada di luar negeri.
Dari total deklarasi harta luar negeri tersebut, jumlah data keuangan dalam bentuk harta kas atau setara kas milik nasabah Indonesia hanya Rp307,1 triliun atau 29,6%. Namun demikian, jika dibandingkan dengan total aset milik WP, setidaknya dari data kajian McKinsey, total deklarasi harta dalam bentuk kas dan setara kas kurang dari 10%.
Angka ini semakin timpang, jika perbandingannya menggunakan data hasil repatriasi saat pengampunan pajak yang berakhir kurang lebih dua tahun lalu. Total nilai komitmen repatriasi dalam bentuk kas dan setara kas tercatat senilai Rp86,1 triliun atau hanya 0,02% dari total potensi menurut lembaga tersebut.
Dengan estimasi tersebut, aset WNI di luar negeri masih banyak di luar negeri.
