Bisnis.com, JAKARTA - Dalam tiga bulan pertama tahun ini, pengadaan beras dari dalam negeri oleh Perum Bulog masih sangat rendah, yakni hanya sekitar 2% dari target yang dipatok.
Berdasarkan data Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian mencatat per 13 Maret serapan gabah yang dilakukan pemerintah baru 20.844 ton.
Sementara itu target penyerapan Januari-Maret dipatok sebesar 1,45 juta ton, sedangkan sampai akhir tahun 1,8 juta ton. Artinya, stok pengadaan cadangan beras pemerintah tahun ini masih jauh dari ekspektasi.
Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi menyampaikan lemahnya pengadaan beras pemerintah akibat dari berkurangnya saluran yang dimiliki oleh Perum Bulog. Pasalnya, perseroan plat merah diminta untuk menyerap tapi tidak punya outlet penyaluran semenjak rastra dialihkan ke voucher pangan.
"Penurunan permitaan menjadi salah satu penyebabnya. Kalau membeli tapi tidak dijual ya bagaimana [distribusinya]," katanya selepas rapat koordinasi terbatas soal pangan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pada Senin (18/3).
Agung melanjutkan dengan kondisi tersebut seharusnya Perum Bulog mendapatkan jaminan pasar untuk cadangan beras pemerintah (CBP) yang dijamin oleh pemerintah.
Di sisi lain, Perum Bulog juga harus memperkuat pasarnya terutama untuk daerah yang tidak bisa memproduksi berasnya sendiri seperti Maluku Utara.
"Bulog harus cari pasar [sendiri]. Ada daerah yang kekurangan harusnya bergerak kesana menyuplai antara pulau. Market itu harus dicari," katanya.
Agung pun mengakui bahwa selama dua tahun terakhir pengadaan CBP dalam negeri kerap tidak terealisasi. Tapi dia menampik bila hal itu akibat dari pengurangan produksi. Beratnya pengadaan merupakan akibat dari berkurangnya pasar penyaluran Bulog.
Tahun 2016 Bulog masih mendapat penugasan menyalurkan rastra 2 juta ton menggunakan CBP. Tapi dalam tiga tahun belakangan terus berkurang sampai puncaknya 2019 dimana Bulog hanya mendapatkan tugas 230.000 ton sampai April. Agung mengatakan Kementan sudah mengusulkan supaya penyaluran rastra bisa diperpanjang sampai akhir Desember.
Ironisnya, pemerintah masih berpegangan pada harga pembelian pemerintah (HPP) dengan fleksibilitas 10% yakni Rp4.030/kg dalam bentuk gabah atau sekitar Rp8.030/kg dalam bentuk beras sesuai Inpres No 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras oleh Pemerintah.
Sementara itu Badan Pusat Statistik mencatat harga gabah per Februari 2019 masih di kisaran Rp5.114/kg untuk gabah kering panen. Sementara gabah kering giling senilai Rp5.828/kg. Bahkan gabah kering kualitas rendah masih di atas HPP yakni Rp4.616/kg.
Kendati demikian, Agung masih optimistis penyerapan dalam negeri masih akan berjalan mulus.
"Penyerapan terus kami lakukan dengan fleksibilitas 10%. Target pengadaan 1,8 juta ton sampai akhir tahun. Memang baru sekitar 24.000 ton dan akan kita genjot. Jadi tenang saja," katanya.
Menurutnya, pemerintah pada akhir Februari telah memberikan keleluasaan untuk Perum Bulog menyerap CBP menggunakan skema pergantian selisih sesuai Permentan no. 38/2018 dan Permenko no. 5/2018. Jadi seharusnya tidak ada hambatan dalam penyerapan dalam negeri.
"Penyerapan kalau tidak mendapatkan harga fleksibilitas, penyerapan bisa dilakukan secara komersial berapa pun bisa diserap gunakan skema ganti selisih. Kami dorong semua Divre menyerap secara komersial," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
