Pengamat : Kunci Atasi Kemacetan di Jabodetabek ada di Pemprov DKI

Perintah Presiden menghilangkan ego sektoral dalam menyelesaikan kemacetan di Jabodetabek dinilai sebagai isu lama yang berpotensi mengulang peristiwa yang sudah lalu.
Rinaldi Mohammad Azka | 19 Maret 2019 18:54 WIB
Kendaraan bermotor terjebak kemacetan di Jalan KH. Abdullah Syafei, Jakarta, Senin (7/1/2019). - ANTARA/Dhemas Reviyanto

Bisnis.com, JAKARTA - Perintah Presiden menghilangkan ego sektoral dalam menyelesaikan kemacetan di Jabodetabek dinilai sebagai isu lama yang berpotensi mengulang peristiwa yang sudah lalu.


Country Director The Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Yoga Adiwinarto menuturkan bahwa ungkapan Presiden Joko Widodo terkait dengan perintah menghilangkan ego sektoral sebagai isu lama yang tidak praktis.


"Imbauan segala macam itu sudah dari zaman Kepresidenan SBY-Budiono, tapi tidak pernah ada penyelesaiannya karena kita tidak usah bicara kesannya tidak ada ego sektoral, justru ketika bicara begitu, jadi tidak praktikal. Ini bukan permasalahan yang bisa dikerjakan ramai-ramai," ungkapnya, kepada Bisnis, Selasa (19/3/2019).


Dia mengatakan bahwa berdasarkan pengalaman isu ini tidak pernah selesai bahkan ketika wakil presiden ikut turun tangan. Oleh karenanya, yang memimpin penyelesaian kemacetan lalu lintas harus dari pemerintah daerah (Pemda) atau Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.


'Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek [BPTJ] juga mau jadi entitas segala macam selama dia tidak punya kewenangan atas wilayah dia akan susah. Sudah ada UU daerah dan kekhususan DKI, balik lagi kuncinya kemacetan di Jabodetabek itu di DKI," jelasnya.


Dia mencontohkan, kebijakan pembatasan kendaraan di Jakarta akan membuat pengendara dari wilayah sekitarnya berpikir dan berdampak terhadap mobilitas dari luar Jakarta. Selain itu, mengenai penyediaan angkutan umum seperti bus akan berpengaruh.


Yoga menyebutkan, kunci dalam menyelesaikan kemacetan di Jakarta melalui tiga hal, yakni menyederhanakan lembaga yang ada bukan menambahnya, lalu pemilik wilayah harus punya kontrol penuh di wilayahnya atau istilahnya komando di institusi pemilik wilayah.

Ketiga adalah perlunya kehadiran pemerintah berupa dukungan kebijakan dan finansial bukan komando apa yang harus dilakukan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo kembali menekankan pengelolaan transportasi Jabodetabek untuk menghindari ego sektoral.

Pasalnya, integrasi pengelolaan transportasi Jabodetabek melibatkan sejumlah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di lima kabupaten/kota.


"Proses perintegrasian ini tidak bisa ditunda tunda lagi. Karena seperti yang pernah saya sampaikan kemacetan yang terjadi di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi sudah menimbulkan kerugian yang sangat besar. Bukan per tahun tapi sudah berpuluh tahun," katanya.


Menurutnya, pengelolaan transportasi Jabodetabek harus mengedepankan kesinambungan antar moda mulai dari Mass Rapid Transit (MRT), Light Rapid Transit (LRT), Transjakarta, dan Commuterline. Selain integrasi antarmoda, kesinambungan juga harus didukung dengan kesesuaian tata ruang.


"Dan tidak ada lagi yang namanya ego sektoral lagi, ego kementerian, ego daerah, saya kira semuanya yang ada adalah kepentingan nasional," tambahnya.


Jokowi menyebutkan rapat terbatas kali ini merupakan lanjutan pembahasan mengenai pengelolaan transportasi Jabodetabek yang sudah lebih dulu dibahas oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.


Berdasarkan data Bappenas, kemacetan di Jabodetabek menyebabkan kerugian hingga Rp65 triliun setiap tahunnya. Angka kerugian itu diprediksi bahkan sudah mencapai hampir Rp100 triliun pada saat ini.

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
jokowi, jabodetabek, pemprov dki, kemacetan jakarta

Editor : Yusuf Waluyo Jati

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup