Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menargetkan pertumbuhan dana kelolaan pada tahun ini sebesar 7,07% menjadi Rp121 triliun dari Rp113 triliun pada awal Maret ini.
Pertumbuhan ini akan ditopang oleh hasil investasi yang digulirkan BPKH, di mana sekitar Rp60 triliun dibenamkan di dalam deposito di bank syariah dan sekitar 24% diperbolehkan untuk disalurkan ke investasi langsung di Arab Saudi.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu menuturkan beberapa investasi BPKH yang sudah closing pada tahun ini antara lain pengembangan dapur katering (kitchen) bagi jamaah haji dan umroh yang bekerjasama dengan pemerintah Arab Saudi dan layanan transportasi bus.
"Katering kami dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, sementara untuk transportasi kami dengan pengusaha setempat," papar Anggito, Rabu (06/03/2019).
Sesuai aturan di negara tersebut, BPKH harus mengandeng mitra lokal dalam kegiatan investasi ini.
Menurut Anggito, investasi di bidang katering dan bus tersebut dinilai cukup rendah risiko dan memiliki jaminan pasar karena kedua bisnis tersebut memiliki konsumen yang pasti, yakni jamaah haji dan umrah dari Indonesia.
Secara bersamaan, hal ini dinilai dapat meningkatkan pelayanan haji dan umrah bagi jamaah Indonesia.
Dalam bisnis katering, dia mengatakan juru masak bisa didatangkan dari Indonesia sehingga ini membuka lapangan pekerjaan bagi orang Indonesia. Selain itu, BPKH percaya investasi ini memiliki risiko rendah karena partner yang dirangkul adalah pemerintah Arab Saudi.
"Permintaannya [katering] cukup besar, sehingga kami berani berinvestasi," katanya.
Investasi Hotel
Anggito memperkirakan bisnis katering tersebut akan segera beroperasi pada Ramadan tahun ini. Sayangnya, dia mengaku belum dapat mengungkapkan nilai investasinya saat ini.
Ketika ditanya terkait investasi hotel yang akan dijalankan oleh BPKH melalui kerja sama dengan ADB dan pemerintah Arab Saudi, Anggito menuturkan pihaknya belum dapat menyampaikan lebih lanjut.
Namun, rencana tersebut tetap berjalan. Meskipun, penerapannya harus berhati-hati mengingat regulasi di Tanah Suci yang cukup pelik.
"Tentu kalau kami sudah mengenal regulasi, hukumnya, baru kami masuk ke risiko yang medium," papar Anggito.
Dalam kesempatan ini, Anggito juga menyampaikan bahwa BPKH tidak akan menaruh dana haji di proyek infrastruktur dalam negeri. Menurutnya, target investasi langsung BPKH tidak di Indonesia, melainkan di Arab Saudi.
"Kami prioritasnya bukan di sini, kami prioritasnya untuk investasi di Arab Saudi karena kami ingin mendapatkan investasi yang berbasis dolar untuk matching portofolio kami."
Dengan investasi di Arab Saudi, BKPH dapat memanfaatkan imbal hasil dalam bentuk dolar atau real sehingga hasil tersebut dapat dipakai kembali untuk memenuhi kebutuhan dolar atau real bagi jamaah.
BPKH mencatat kebutuhan dolar AS untuk jamaah haji mencapai 60%-70% dari total dana biaya haji per tahun sebesar Rp14 triliun, sementara itu sisanya dalam bentuk real.
Untuk memenuhi kebutuhan dolar AS dan real, Anggito mengakui BPKH membeli langsung dari pasar. Kemudian, kebutuhan dolar AS dan real ini yang dipakai oleh Kementerian Agama untuk pembiayaan haji.
Investasi langsung dalam bentuk prasarana dan sarana di Tanah Suci sekaligus dimaksudkan untuk memberikan layanan yang pasti bagi jamaah Indonesia.
Ketika disinggung masalah dana haji untuk infrastruktur, Anggito menegaskan BPKH merupakan institusi independen dengan mandat yang jelas.
"Kami investasi bukan karena pemerintah, tapi karena mandatnya untuk mendapatkan investasi yang paling aman, optimal kemudian syariah, transparan dan benar-benar dimanfaatkan pagi tujuan ibadah haji," tambah Anggito.
