Debat Capres, Saling Klaim Data Tanpa Substansi?

Meski putaran kedua debat calon presiden dalam rangka Pilpres 2019 sudah digelar pada Minggu (17/2/2019), tapi justru gong dimulainya pertempuran klaim antar dua kubu pendukung di ranah media sosial baru dibunyikan.
Kahfi
Kahfi - Bisnis.com 19 Februari 2019  |  18:38 WIB
Debat Capres, Saling Klaim Data Tanpa Substansi?
Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kanan) usai debat capres 2019 disaksikan moderator di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). - ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA -- Meski putaran kedua debat calon presiden dalam rangka Pilpres 2019 sudah digelar pada Minggu (17/2/2019), tapi justru gong dimulainya pertempuran klaim antar dua kubu pendukung di ranah media sosial baru dibunyikan.

Teranyar, warganet yang terbagi dari dua kubu bergelut dalam komentar ataupun cuitan di ragam media sosial. Terdapat beberapa simpul perdebatan antar pendukung dua kubu, antara lain tudingan kebohongan data kepada calon presiden (capres) Joko Widodo.

Padahal, selama debat berlangsung, kedua capres cenderung sangat minim saling serang terkait program. Kebetulan, Jokowi selaku calon petahana lebih banyak menyemburkan data-data yang diklaim sebagai keberhasilan.

Beberapa data seperti yang terkait produksi dan impor komoditas jagung, beras, kelapa sawit, hingga pembangunan jalan desa, dicecar pendukung Prabowo Subianto di ranah maya. Mereka mengungkapkan data itu tak sesuai dengan informasi yang disediakan lembaga seperti Badan Pusat Statistik (BPS) ataupun cenderung bombastis tak masuk akal.

Sebaliknya, kubu Jokowi berkilah bahwa data yang disampaikan memang ada perbedaan karena rilis terbaru yang digunakan. Misalnya, terkait produksi sawit yang terbaru digunakan Jokowi, tapi kubu rival menyerangnya dengan data milik BPS terkait kinerja 2017.

Meski demikian, dari debat capres yang cenderung hambar, kebisingan ranah media sosial yang diharapkan mampu mempreteli segala program dari dua kubu pun terkesan hanya pelampiasan emosional. Perdebatan itu masih tidak substansial.

Terkait hal itu, Bisnis menelusuri kebenaran klaim data dari pihak Jokowi maupun Prabowo. Selain itu, dipaparkan pula persoalan krusial yang seharusnya dapat digarap dalam perdebatan program kedua kubu.

Berikut penelusurannya:
1. Swasembada Jagung
Persoalan impor jagung mencuat dikarenakan pendapat yang dilontarkan Jokowi saat debat. Menurutnya, impor jagung yang pada 2014 mencapai 3,5 juta ton, telah turun menjadi 180.000 ton pada 2018.

Sebaliknya, data BPS menunjukkan impor jagung pada 2018 masih di level 737.228 ton, walaupun memang turun jauh dari yang tadinya sebanyak 3,25 juta ton pada 2014.

Pekerja mengemas jagung impor yang akan didistribusikan ke peternak di Gudang Bulog, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (24/1/2019)./ANTARA-Zabur Karuru

Namun, kedua capres tidak memperdebatkan bagaimana cara mencapai swasembada jagung sehingga dapat menihilkan impor. Target swasembada jagung sebenarnya telah disusun sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag), dalam hal ini Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, di mana diharapkan dapat terealisasi pada 2017.

Faktanya, hingga kini, Indonesia masih harus mengimpor meski dalam volume yang lebih kecil. Terbukti, impor pun masih mengalir.

Selain mengimpor, Indonesia juga bertindak sebagai eksportir Jagung. Beberapa negara, sebagaimana catatan BPS, menjadi tujuan komoditas Jagung asal Indonesia yaitu Filipina, Jepang, Pakistan, Bangladesh, dan Singapura.

Bahkan, pada 2014, ekspor Indonesia terkait jagung mencapai US$13,21 juta, dan cenderung meningkat setiap tahun.

2. Jatuhnya Harga Kelapa Sawit
Terdapat perbedaan angka volume produksi kelapa sawit yang disampaikan Jokowi. Dia menyebutkan Indonesia telah memproduksi sebanyak 46 juta ton kelapa sawit. Namun, data BPS hanya menunjukan volume produksi sebesar 34,5 juta ton.

Polemik kedua kubu yang dipicu perbedaan data itu tak lain yaitu sumber data yang berlainan. Angka yang disebutkan Jokowi tak jauh berbeda dari data teranyar Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), sedangkan data BPS yang digunakan adalah data 2017.

Petani memindahkan kelapa sawit hasil panen ke atas truk di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (4/4/2018)./JIBI-Rachman

Di sisi lain, terkait sawit, volume produksi nasional terus mengalami peningkatan. Pada 2014, volume produksi hanya 29,2 juta ton.

Berdasarkan data Food Agriculture Organization (FAO), Indonesia merupakan negara produsen kelapa sawit terbesar di Asean maupun dunia, sekaligus menjadi negara eksportir terbesar. Negara produsen terbesar lainnya adalah Malaysia, Thailand, Nigeria, Kolombia, dan Papua Nugini.

Hasil proyeksi produksi kelapa sawit pada 2020 mencapai 41,32 juta ton. Sementara itu, proyeksi konsumsi langsung kelapa sawit pada tahun yang sama mencapai 4,63 juta ton.

Problem substansial yang sebenarnya dapat digarap dalam perdebatan tersebut antara lain terkait imbas perkebunan sawit terhadap lingkungan hidup. Selain itu, meski terjadi peningkatan dalam hal produksi, harga produk kelapa sawit asal Indonesia terus-terusan mengalami penurunan.

Harga CPO terakhir mencapai kisaran US$500 per ton. Padahal, selama 2014, harganya masih bisa berada di atas US$700 per ton.

Hal inilah yang senantiasa dikeluhkan para pengusaha perkebunan sawit.

3. Berkurangnya Lahan Pertanian
Perdebatan yang muncul seputar “kebohongan data” lainnya yaitu perbedaan klaim volume konsumsi beras dan tingkat produksi pada 2018.

Berdasarkan data BPS, produksi padi di Indonesia periode Januari–September 2018 sebesar 49,65 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Berdasarkan potensi produksi sampai Desember 2018, diperkirakan total produksi padi pada 2018 sebanyak 56,54 juta ton GKG.

Jika produksi padi dikonversikan menjadi beras dengan menggunakan angka konversi GKG ke beras pada 2018, maka produksi padi tersebut setara dengan 32,42 juta ton beras.

Petani merontokkan padi hasil panen di areal persawahan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (18/10/2018)./JIBI-Rachman

Sebaliknya, konsumsi beras di Indonesia pada Januari-Desember 2018 diperkirakan sekitar 29,57 juta ton, lebih rendah jika dibandingkan dengan produksi beras dalam periode yang sama. Dengan demikian, surplus produksi beras di Indonesia pada 2018 diperkirakan sekitar 2,85 juta ton.

Persoalan krusial dari perdebatan terkait konsumsi dan produksi beras yaitu kian berkurangnya lahan pertanian. Terjadi konversi lahan yang meningkat setiap tahun.

BPS juga mencatat luas panen padi di Indonesia periode Januari–September 2018 sebesar 9,54 juta hektare (ha). Dengan memperhitungkan potensi sampai Desember 2018, maka luas panen tahun lalu adalah 10,9 uta ha.

Lahan baku sawah juga terus mengalami penurunan. Pada 2018, luas lahan baku itu tersisa 7,1 juta ha, sedangkan pada tahun sebelumnya masih sebesar 7,75 juta ha.

Artinya, perdebatan soal beras mestinya juga dapat menyinggung bagaimana tata kelola lahan hingga tata niaga komoditas pangan tersebut.

4. Jalan Desa
Jokowi menyatakan telah membangun lebih dari 191.000 kilometer (km) jalan desa, tetapi dianggap kebohongan sebab angka tersebut diklaim sebagai total jalan desa yang dibangun sejak Indonesia merdeka.

Di sisi lain, dengan total panjang jalan itu, terkesan adanya pendapat yang bombastis. Panjang jalan itu dianggap mengikutsertakan jalan yang telah dibangun sejak era kemerdekaan.

Di sisi lain, berdasarkan Buku Pintar Dana Desa yang dirilis Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai evaluasi program, tercatat bahwa Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun pada 2015, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada 2016, jumlahnya meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan pada 2017 kembali naik menjadi Rp60 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta.

Warga berkendara di jalan yang dibangun mengunakan dana desa 2018, di Desa Laladon, Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/12/2018)./ANTARA-Yulius Satria Wijaya

Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaannya, Dana Desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain berupa terbangunnya lebih dari 95.200 km jalan desa; 914.000 meter jembatan; 22.616 unit sambungan air bersih; 2.201 unit tambatan perahu; 14.957 unit fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 4.004 unit Pondok Bersalin Desa (Polindes); 19.485 unit sumur; 3.106 pasar desa; 103.405 unit drainase dan irigasi; 10.964 unit Posyandu; dan 1.338 unit embung dalam periode 2015-2016.

Perdebatan antara dua kubu pun masih seputar klaim data tersebut. Namun, persoalan seperti mengapa setelah ada beragam program pembangunan masyarakat desa masih belum bisa bangkit mengejar kesejahteraan, tidak tersampaikan.

Soal kesejahteraan masyarakat desa sudah terungkap dari data BPS. Pada Maret 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,389.

Angka ini menurun 0,002 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2017 yang sebesar 0,391. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2017 yang sebesar 0,393, turun sebesar 0,004 poin.

Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2018 tercatat sebesar 0,401, turun dibanding Gini Ratio September 2017 yang sebesar 0,404 dan Gini Ratio Maret 2017 yang sebesar 0,407. Adapun Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2018 tercatat sebesar 0,324, naik 0,004 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2017 dan September 2017 yang sebesar 0,320.

Selayaknya publik menunggu polemik yang lebih substansial dari sekadar saling serang soal klaim data yang tak pernah nyambung antara dua kubu, masih terdapat pekerjaan rumah seperti pemerataan pembangunan antara desa dan kota, hilangnya lahan sawah, serta terpukulnya industriawan nasional.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
fokus, Debat Capres

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top