Dilema Pembayaran Konsesi Bandara AP I dan AP II di Temuan BPK

Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II sedang tersangkut utang kepada negara. Keduanya, berdasarkan laporan BPK, belum melunasi pendapatan konsesi kebandarudaraan senilai Rp194,08 miliar kepada Kementerian Perhubungan. Salah satu alasan belum dilunasinya konsesi tersebut adalah karena pemegang saham dan komisaris belum mengetok sah pelunasan.
Kahfi
Kahfi - Bisnis.com 08 Februari 2019  |  13:40 WIB
Dilema Pembayaran Konsesi Bandara AP I dan AP II di Temuan BPK
Calon penumpang mencetak tiket di samping layar informasi penerbangan di terminal keberangkatan domestik 1B Bandara Internasional Juanda Surabaya, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (7/2/2019). - ANTARA/Zabur Karuru

Bisnis.com, JAKARTA -- Kinerja PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) boleh dikatakan sedang dalam tren positif. Namun, keduanya ternyata tengah tersangkut pembayaran konsesi kepada Kementerian Perhubungan.

Dari sisi operasional, AP II sukses menangani membanjirnya penumpang. Sebanyak 115 juta penumpang tercatat melenggang di bandara yang dikelola AP II selama tahun lalu.

Jumlah penumpang itu tumbuh 9,5% dibandingkan 105 juta penumpang pada 2017. Hingga tahun ini, AP II mengendalikan operasi 16 bandara.

Terkait target, pada tahun lalu, AP II dipatok mengantongi pendapatan Rp9,4 triliun. Jika tercapai, AP II mengoleksi pertumbuhan kinerja keuangan sebesar 17,6% dari realisasi periode 2017.

Geliat serupa juga ditunjukan AP I. Dari sisi operasional, perseroan yang mengoperatori bandara kawasan timur Indonesia itu, tercatat telah melayani 96,5 juta penumpang. Angka itu tumbuh 7,6% dibandingkan 89,7 juta penumpang selama 2017.

AP I mengawaki 13 bandara, yang terbesar adalah Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Bali. Pada tahun lalu, AP I ditargetkan menangguk pendapatan sebesar Rp8,7 triliun, meningkat 16% dibandingkan capaian 2017.

Wisatawan tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Kamis (27/12/2018)./ANTARA-Fikri Yusuf

AP I dan AP II juga selalu dipercaya mengelola bandara baru.

Sejak 2015, kedua perusahaan pelat merah ini terikat perjanjian konsesi. AP I dan AP II diminta menyetor 2,5% dari pendapatan pelayanan bandara aeronautika.

Namun, berdasarkan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang terbit kuartal terakhir tahun lalu, keduanya tersangkut utang kepada negara.

Dalam laporan tersebut, utang yang dicatat sebagai beban akrual pada laporan keuangan korporat itu, dicantumkan pada subbab permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kekurangan penerimaan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2017.

Dari laporan tersebut, negara hingga kini masih mempunyai pendapatan non pajak yang mesti dikejar. Total kekurangan penerimaan negara itu mencapai Rp2,93 triliun dari 160 kasus di berbagai lembaga dan kementerian.

Dalam hal ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dinyatakan mengantongi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa pendapatan konsesi. Tunggakan itu terjadi pada sektor perhubungan udara.

AP I dan AP II dinilai belum menuntaskan pembayaran konsesi kebandarudaraan. Nilai pendapatan konsesi atas pelayanan jasa kebandarudaraan AP I dan AP II senilai Rp194,08 miliar.

Secara keseluruhan, Kemenhub masih harus menagih PNBP senilai Rp195,21 miliar. Selain konsesi bandar udara, Kemenhub mempunyai tagihan piutang terhadap pemanfaatan aset kantor oleh pihak ketiga sebesar Rp601,65 juta serta sewa perairan dan dermaga khusus Migas Sapulu Poleng Marine sebesar Rp527,56 juta.

Calon penumpang antre masuk ke dalam Terminal 1 B Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (23/12/2018)./ANTARA-Muhammad Iqbal

Berdasarkan laporan keuangan AP II, beban akrual yang merupakan pendapatan konsesi negara itu tercatat sejak adanya perjanjian dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara Kemenhub mengenai pemberian konsesi untuk melakukan kegiatan pelayanan jasa, pada 15 Desember 2015.

Sebagaimana kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian No. HK.202/2/6/DRJU.kum 2015 dan PJJ.04.04/00.02/12/2015/0025 (Perjanjian Konsesi) tersebut, AP II dikenakan biaya konsesi sebesar 2,5% dari pendapatan aeronautikanya. Dalam laporan keuangan 30 Juni 2018, disebutkan beban akrual itu mencapai Rp308,35 miliar.

Sementara itu, AP I mencatat beban biaya konsesi kepada Kemenhub sebagai beban pelayanan bandara. Pada 2016, beban akrual terkait PNBP negara itu mencapai RP187,47 miliar, sedangkan pada 2017 mencapai Rp214,95 miliar.

Beban akrual pelayanan bandara mencakup beban konsesi sebesar 2,5% kepada Ditjen Perhubungan Udara sesuai dengan Surat Perjanjian Konsesi nomor: SP.333/HK.06.03/2015 /DU. Ketentuan itu mengikat AP I dengan Kemenhub.

Tagihan
Di sisi lain, BPK telah merekomendasikan agar pejabat terkait melakukan tagihan dan penyetoran kepada kas negara. BPK mencermati persoalan itu timbul dikarenakan pejabat terkait kurang cermat dalam mengawasi, mengendalikan, dan menagih penerimaan negara yang berada dalam penguasaannya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara Kemenhub Polana Banguningsih Pramesti mengakui adanya catatan BPK tersebut. Hingga kini, Kemenhub mengklaim telah berupaya menjalankan rekomendasi BPK.

“Bicaranya ke BUMN, AP I, dan AP II. Dari kami sudah bersurat,” ungkapnya kepada Bisnis, Rabu (6/2/2019).

Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)./Istimewa

Sebaliknya, VP Corporate Secretary AP I Handy Heryudhitiawan mengungkapkan perseroan masih menjalin komunikasi dengan Kemenhub terkait penyelesaian tunggakan. Namun, terdapat prosedur yang mesti ditaati AP I.

“Kami harus mendapatkan persetujuan komisaris dan pemegang saham lebih dulu,” jelasnya kepada Bisnis, Kamis (7/2).

Untuk dana pelunasan, AP I mengaku telah mencadangkannya.

“Sudah ada dalam pembukuan kami,” tambah Handy.

Terkait hal itu, Bisnis telah menghubungi Kementerian BUMN. Pesan yang dilayangkan kepada Gatot Trihargo selaku Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Jasa Konsultasi Kementerian BUMN, belum direspons.

Di sisi lain, VP Corporate Communication AP II Yado Yarismano belum menjawab pertanyaan yang diajukan.

“Terkait ini nanti saya konfirmasi dulu,” begitu balasan pesannya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
angkasa pura ii, fokus, angkasa pura i

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top