Pekerjaan Rumah Abadi Menangani Limbah Plastik dan Perubahan Iklim

Indeks kinerja perubahan iklim Indonesia melemah, turun satu peringkat. Sedangkan beberapa sungai di Jawa masuk dalam 20 sungai yang punya kontribusi besar melarungkan plastik ke lautan.
Kahfi | 06 Februari 2019 10:41 WIB
Sejumlah warga memungut sampah plastik yang berserakan di kawasan Pantai Kedonganan, Badung, Bali, Sabtu (26/1/2019). - ANTARA/Fikri Yusuf

Bisnis.com, JAKARTA -- Pada November 2018, publik dikejutkan dengan penemuan seekor paus raksasa yang mati terdampar di Taman Nasional Wakatobi, Sulawesi Tenggara.

Paus itu bukan mati karena terjebak di perairan dangkal, bukan pula karena diburu pemangsa. Setelah dibedah isi perutnya, ternyata sampah plastik telah mengantarkan maut kepada paus tersebut. Ratusan potong sampah plastik ditelan si paus di sepanjang perairan yang masih masuk wilayah NKRI.

WWF Indonesia mencatat terdapat 5,9 kilogram (kg) sampah plastik yang bersarang di perut paus tersebut, terdiri atas plastik keras, kantong plastik, sandal jepit, hingga tali rafia.

Plastik tak bisa musnah ditelan bumi ataupun dilarung ke laut. Hal ini mengancam kehidupan habitat hewan laut, sedangkan jika di darat akan mencemari tanah.

Paus terdampar di Perairan Pulau Kapota Taman Nasional Wakatobi, ditemukan pada Minggu (18/11/2018)./Foto: http://ksdae.menlhk.go.id

Isu limbah plastik turut menjadi sorotan saat pertemuan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) di Davos, Swiss, akhir bulan lalu. Aktivis lingkungan beramai-ramai mencak kepada industriawan global.

Para petinggi korporat multinasional seperti Coca Cola, Unilever, Pepsi, dan P&G didamprat aktivis lingkungan seperti Greenpeace. Pada forum yang sama, David Attenborough, seorang penyiar dan produser program lingkungan ternama asal Inggris, dinaikkan ke atas panggung karena dedikasinya terhadap lingkungan hidup.

Di sisi lain, Indonesia yang ikut dalam forum tersebut, kini masih dicap sebagai salah satu wilayah pencemar limbah plastik terbesar di dunia. Indonesia menempati peringkat kedua setelah China dalam sumbangan sampah plastik, termasuk di laut.

Dalam Nature Communications Journal yang terbit pada 2017, diperkirakan terdapat 1,15 juta-2,14 juta ton sampah plastik yang dibuang ke lautan melalui aliran sungai. Terdapat 20 sungai di dunia yang dituding menjadi biang polusi sampah di lautan.

Ke-20 sungai ini mayoritas mengalir di Asia dan telah menyumbang 67% volume sampah yang dilarung. Setiap tahun, Indonesia menyumbang sekitar 200.000 ton plastik melalui aliran sungai.

Sungai-sungai Indonesia yang menempati 20 peringkat penyumbang sampah plastik terbesar itu antara lain Brantas, Serayu, dan Progo. Sungai-sungai ini bersanding dengan Yang Tze di China dan Amazon di Brasil.

Pegiat Lingkungan dari Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin mengungkapkan persoalan lingkungan erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah di bidang lingkungan dan industri.

“Persoalannya, Indonesia masih mau dijadikan tempat pembuangan sampah plastik maupun aki dari negara-negara lain,” ungkapnya kepada Bisnis, seperti dikutip Selasa (5/2/2019).

Yanti mengumpulkan sampah plastik di Kelurahan Petoaha, Kecamatan Abeli, Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (5/2/2019)./ANTARA-Jojon

Perubahan Iklim
Dalam laporan Climate Change Performance Index (CCPI) 2019 yang merupakan parameter bagi negara-negara peserta Konvensi Paris dalam perubahan iklim, posisi Indonesia menunjukkan penurunan. Dari peringkat 37 pada 2017, menjadi posisi ke-38 pada tahun lalu.

CCPI mengukur tiga kategori upaya penekanan perubahan iklim suatu negara. Dalam laporannya, CCPI memonitor upaya tersebut di 56 negara plus Uni Eropa (UE), meliputi kategori Greenhouse Gas (GHG) Emissions, Renewable Energy, dan Energy Use.

Bobot penilaian itu terdiri dari 40% emisi GHG Emissions, 20% Renewable Energy, 20% Energy Use, dan 20% merupakan kebijakan nasional ataupun pelaksanaan kesepakatan internasional.

Di bawah kategori-kategori penilaian tersebut, terdapat 14 indikator kinerja. Salah satunya mencakup kategori kebijakan, yang terdiri atas kebijakan nasional dan internasional.

Kategori GHG Emissions terbagi dalam empat indikator meliputi tingkat penurunan gas emisi, level rasio GHG Emissions per kapita, tren GHG per kapita, serta data komparasi level emisi terhadap target penurunan. Terkait kategori Renewable Energy, indikatornya meliputi pemerataan ataupun tingkat produksi energi baru terbarukan, hingga level per kapita.

Sementara itu, indikator kategori Energy Use seperti tren penggunaan energi per kapita, level per kapita, dan komparasi terhadap target.

Laporan itu menempatkan Swedia, Maroko, dan Lithuania sebagai tiga negara teratas yang mempunyai indeks paling tinggi.

Prancis, Meksiko, Jerman, dan Republik Ceko menempati klasifikasi medium, dengan skor terendah pada kelompok negara ini dihuni China sebesar 49,60. Sementara itu, di bawah predikat medium, terdapat Indonesia, Argentina, Thailand, serta Afrika Selatan yang dikelompokan sebagai negara dengan indeks lemah.

Kelompok negara sangat lemah dalam indeks tersebut diisi negara seperti Saudi Arabia, Amerika Serikat, Jepang, Rusia, serta Australia. Skor terendah dikantongi Arab Saudi sebesar 8,82 dari penilaian keseluruhan indikator perubahan iklim.

Foto udara kebun kelapa sawit di Batanghari, Jambi, Rabu (28/11/2018)./Antara-Wahdi Septiawan

Kinerja kategori “Renewable Energy” dan “Kebijakan” menyandera indeks perubahan iklim buat Indonesia. Pada Renewable Energy, Indonesia mendapat predikat lemah (low), sedangkan kategori kebijakan diganjar penilaian sangat lemah (very low).

Pada dua kategori lainnya, Indonesia mendapatkan nilai medium. Tampak bahwa persoalan utama yakni akselerasi ataupun eksekusi kebijakan yang dianggap masih berjalan lamban.

Sebagaimana disimpulkan dalam laporan itu, “Para pakar kerap kali mengkiritik kenyataan bahwa belum ada mekanisme yang efektif untuk menggenjot kehadiran energi baru terbarukan.”

Indonesia juga masih dicap melanggengkan pencaplokan hutan. Terutama, tulis laporan itu, terkait dengan industri kertas dan kelapa sawit.

Menjaga kesinambungan lingkungan merupakan pekerjaan sepanjang masa. Meski berat, pemerintah harus memikul tanggung jawab.

Tag : sampah, fokus
Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top