Bisnis.com, JAKARTA -- Rencana pemerintah mengintegrasikan sistem transportasi publik merupakan langkah yang percuma apabila tidak disediakan transportasi umum sampai ke area pemukiman.
Pengamat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengungkapkan yang dibutuhkan warga Jabodetabek adalah angkutan umum yang sampai ke rumah mereka masing-masing.
"Jabodetabek itu persoalan utamanya layanan angkutan umumnya tidak sampai ke semua kawasan perumahan. Kalau ada angkutan-angkutan feeder dari stasiun ke kawasan perumahan, tidak perlu lahan parkir luas di stasiun. Lebih baik Jabodetabek fokus pengadaan fasilitas transportasi ke semua kawasan pemukiman daripada integrasi transportasi," jelasnya kepada Bisnis, Selasa (8/1/2019).
Djoko menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat menyumbangkan kelebihan dana ke daerah di sekitarnya untuk membangun fasilitas tersebut.
Di sisi lain, dia mengungkapkan setidaknya diperlukan integrasi dalam tiga hal, yakni integrasi fisik, integrasi sistem pembayaran, dan integrasi jadwal. Ketiga integrasi minimalis ini disebut sudah dilakukan oleh pengelola transportasi di Jabodetabek.
Namun, integrasi yang utama yakni integrasi kebijakan, masih menjadi kendala utama.
"Integrasi kebijakan menjadi integrasi yang paling sulit untuk direalisasikan dalam melakukan integrasi transportasi. Kebijakan antar pemegang kewenangan, sekarang ada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) tapi dia tidak punya kuasa atur ganjil genap, tergantung gubernurnya," jelas Djoko.
MTI memandang diperlukan adanya sikap legawa dalam hal integrasi kebijakan dan setiap pihak harus mengesampingkan ego untuk mencapai tujuan bersama.
