Pemerintah Kaji Pembentukan Lembaga Baru Urus Transportasi Jabodetabek

Pemerintah mengkaji pembentukan lembaga baru yang akan mengurus integrasi transportasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.
Yodie Hardiyan | 08 Januari 2019 19:02 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) tiba di ruang rapat terbatas disaksikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) sebelum rapat terbatas pengelolaan transportasi Jabodetabek, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (8/1/2019). - ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengkaji pembentukan lembaga baru yang akan mengurus integrasi transportasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan lembaga itu akan terdiri dari sejumlah unsur seperti pemerintah provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Kementerian Perhubungan.

"Saya pikir itu ide baik dari Bapak Presiden menyatukan satu otoritas perizinan dari beberapa perizinan," kata Budi seusai rapat terbatas membahas pengelolaan transportasi Jabodetabek di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Budi mengatakan lembaga baru itu akan memberikan izin di sektor transportasi. Dengan demikian, proses perizinan cukup dilakukan di satu tempat. Sebelumnya, rekomendasi perizinan diberikan oleh sejumlah pihak.

Budi mencotohkan perizinan kereta api yang membutuhkan rekomendasi dari Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menurutnya, Presiden menunjuk Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menangani penyelesaian masalah seputar transportasi Jabodetabek. Budi mengatakan hasil rapat ini belum final karena masih akan dibahas lebih lanjut.

Pada saat ini, pemerintah sebenarnya telah memiliki Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), sebuah badan di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan. Namun, badan tersebut belum mencakup unsur-unsur dari pemerintah daerah.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan integrasi sektor transportasi di Jabodetabek seperti kereta ringan (LRT), moda raya terpadu (MRT), bus Trans Jakarta, kereta api bandara dan sebagainya sering terlambat karena ada perbedaan kewenangan.

Dengan demikian, menurutnya, kewenangan itu perlu disatukan. "Ini mau jadi satu tangan. Jangan kemudian (kewenangan) ada di Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan (Pemerintah Provinsi) DKI Jakarta," kata Darmin yang memberi sinyal soal kemungkinan pembentukan badan.

Dalam sambutannya pada rapat terbatas, Presiden menyatakan pengelolaan untuk sejumlah aspek tidak terpadu dan terintegrasi. Presiden mencontohkan urusan jalan dimana ada jalan yang dimiliki oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. "Dan yang terjadi, misalnya, terkait dengan pemeliharaan, juga sering banyak yang saling menunggu," kata Presiden.

Presiden berharap jumlah mobil di jalan dapat berkurang secara besar-besaran berkat adanya sejumlah moda transportasi seperti LRT, MRT, kereta bandara, bus Trans Jakarta yang terintegrasi.

"Saya hanya membayangkan hitungan Bappenas yang saya terima, setiap tahun kita kehilangan Rp65 triliun di Jabodetabek gara-gara kemacetan. Rp65 triliun per tahun. Kalau kita jadikan barang, ini sudah jadi MRT, jadi LRT, lima tahun sudah jadi barang. Enggak mungkin hal seperti ini kita teruskan. Kita harus memulai, harus berani merancang agar semuanya selesai, agar yang Rp65 triliun bisa jadi barang, bukan jadi asap yang memenuhi kota," kata Presiden.

Tag : transportasi, transportasi massal, integrasi
Editor : Stefanus Arief Setiaji

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top