Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo menegaskan kembali komitmennya terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Melalui akun Twitter resminya, Kamis (29/11/2018), dia menyatakan pemerintah berpihak kepada 62 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Misalnya, dengan kebijakan pemangkasan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 23% menjadi 7% dan penurunan PPh Final dari 1% menjadi 0,5%.
“Begini-begini, saya alumnus UMKM. Keluarga saya juga UMKM, jual martabak, jual pisang. Jangan ragu komitmen saya terhadap UMKM,” tambah Jokowi.
Kedua putranya memang memiliki bisnis martabak dan olahan pisang. Gibran Rakabuming Raka, putra tertuanya, memiliki bisnis martabak bernama Markobar sedangkan sang adik, Kaesang Pangarep, menjalankan bisnis nugget pisang dengan nama Sang Pisang.
Sebelum aktif di politik, Jokowi juga menjalankan bisnis furnitur keluarga.
Pemerintah berpihak kepada 62 juta UMKM di Indonesia. Untuk mereka, kita menurunkan bunga kredit KUR dari 23% ke 7%, PPh Final dari 1% jadi 0,5%.
— Joko Widodo (@jokowi) November 29, 2018
Begini-begini, saya alumnus UMKM. Keluarga saya juga UMKM, jual martabak, jual pisang. Jangan ragu komitmen saya terhadap UMKM. pic.twitter.com/CeHVeYk0A1
Pada Rabu (28/11), pemerintah telah menyatakan mencoret lima jenis UMKM dari usulan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI).
Kelima bidang usaha itu yakni industri pengupasan dan pembersihan umbi-umbian, industri percetakan kain, kain rajut khususnya renda, warung internet, serta perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet.
Berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan keputusan itu diambil untuk mengakomodir permintaan pelaku usaha yang khawatir adanya kerancuan pelaksanaan di lapangan jika kelima bidang usaha tersebut tetap dipaksakan menjadi bagian dari 54 bidang usaha yang bakal direlaksasi dari DNI.
“Ya kami enggak apa-apa dibalikin lagi. Artinya, dari 54 itu berkurang 5. Lima kelompok ini kan sebenarnya diprediksi tidak akan mungkin dimasuki asing. Sudah kami jelaskan, tapi ya aneh memang kalau soal persepsi. Mereka khawatir kalau pelaksanaan di lapangannya nanti tidak sesuai dengan yang dipikirkan pemerintah. Ya meskipun sebenarnya kami mau berikan kemudahan, tapi ya sudahlah kami enggak mau berdebat lagi,” paparnya, Rabu (28/11).
