Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengklaim Presiden Joko Widodo tidak ingin petani dan keluarga mereka susah di saat harga minyak sawit yang menurun belakangan ini.
Menurutnya, dampak penurunan harga minyak sawit ini juga akan dirasakan oleh rakyat kecil. Seperti diketahui, menurut data pemerintah, harga minyak sawit telah menyentuh level US$420 per ton pada saat ini dibandingkan dengan US$520 per ton beberapa waktu lalu.
Seiring penurunan harga minyak sawit itu, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengumumkan kebijakan penurunan pungutan ekspor minyak sawit menjadi nol dari sebelumnya sekitar US$50 per ton. "Intinya rakyat jangan susah," kata Luhut ketika ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/11/2018).
Menurutnya, penurunan pungutan ekspor minyak sawit itu akan diberlakukan dalam kurun waktu sekitar 6 bulan. Setelah 6 bulan, menurutnya, pemerintah akan memperhatikan kondisi pasar minyak sawit.
Luhut mengatakan penurunan harga minyak sawit itu kini menjadi isu global. Dengan demikian, pemerintah akan berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan dunia yang cepat tersebut.
Seperti diketahui, selama ini pemerintah memungut dana dari industri minyak sawit, termasuk dari kegiatan ekspor mereka. Dana itu dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Luhut mengatakan BPDPKS kini mengelola dana sekitar Rp30 triliun di mana dananya berasal dari pungutan dari industri sawit. "Kita kan punya Rp30 triliun lebih dana di situ. Presiden juga minta, bisa nggak digunakan untuk membantu petani-petani kecil itu," kata Luhut.
