Perlu Roadmap Diversifikasi Pangan

Niat pemerintah untuk memperkuat basis ketahanan pangan Indonesia masih terganjal oleh minimnya sumberdaya bahan pangan yang mengandung karbohidrat dan protein. Sementara itu belum ada upaya konkret untuk mengubah polemik tersebut.
Pandu Gumilar | 19 Oktober 2018 23:13 WIB
Aktivitas pedagang beras lokal di Pasar Sentral Antasari Banjarmasin, Kamis (20/9/2018). - Bisnis/Arief Rahman

Bisnis.com, JAKARTA – Niat pemerintah untuk memperkuat basis ketahanan pangan Indonesia masih terganjal oleh minimnya sumberdaya bahan pangan yang mengandung karbohidrat dan protein. Sementara itu belum ada upaya konkret untuk mengubah polemik tersebut.

Komite Ketahanan Pangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Franky Welirang mengatakan minimnya pilihan bahan pangan untuk dikonsumsi oleh masyarakat adalah isu lama. Adapun pembahasan untuk menyelesaikan polemik terbatasnya sumberdaya bahan pangan sudah dilakukan tapi belum ada langkah konkret.

“Mengenai diversifikasi pangan sudah dibicarakan selama 40 tahun,tapi tidak ada program maupun niat dalam mengusahakannya,” kata Franky kepada Bisnis belum lama ini.

Menurutnya agar ketahanan pangan bisa tercapai perlu ada diversifikasi sumberdaya bahan pangan. Namun untuk mencapai kedua target tersebut Franky menyebut pemerintah dan para pengambil keputusan perlu duduk satu meja untuk membahasnya. “Perlu suatu roadmap [peta jalan] yang konsisten dari semua stakeholder termasuk pemerintah,” tegasnya.

Franky mengatakan program diversifikasi pangan bisa dimulai dari benih dan bibit suatu komoditas yang ingin dikembangkan secara konsisten. Tentunya, pengembangan komoditas tersebut harus mencakup asupan karbohidrat dan juga protrein.

Indonesia, lanjutnya, secara alami memiliki keragaman pangan di tingkat masyarakat yang belum dibudidayakan secara masif. Terutama dalam hal asupan karbohidrat seperti gembili, uwi, atau ganyong. “Yaitu mana di budidaya, itukan asal tumbuh saja,” katanya.

Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung, Bustanul Arifin menambahkan untuk mencapai diversifikasi sumber daya bahan pangan perlu didukung dengan pengembangan industri pangan. Terutama industri yang berbasis pangan lokal.

Menurutnya hal tersebut dapat saja dilakukan bila berkaca dari pangan berbasis terigu impor seperti mi instan. Maka itu, pengindustrian pangan atau peningkatan nilai tambah menjadi salah satu kunci penting dalam terwujudnya diversifikasi pangan.

“Baru langkah berikutnya yaitu melengkapinya dengan promosi gencar, yang diharapkan mampu mengubah perilaku masyarakat konsumen,” katanya.

Bustanul menegaskan pengindustrian pangan lokal seharusnya mampu lebih efisien dan membuat produk pangan lokal tersebut bersaing dengan pangan impor.

Dewan Pembina Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia M. Husein Sawit mengatakan pemerintah harus melihat diversifikasi pangan dari sisi suplai dan peran gandum yang semakin besar untuk pemenuhan pangan lokal.

"Seharusnya, pemerintah membenahi sisi permintaan dan mendorong agar pangan lokal dibuat agar lebih murah dari gandum," tegasnya kepada Bisnis (15/10).

Pasalnya, perlu kebijakan makro yang mengatur itu misalnya dari sisi tarif impor harus ada kandungan pangan atau tepung-tepungan lokal. Menurut Husein hal tersebut sifatnya harus wajib atau mandatory.

"[Sifatnya] diwajibkan mandatory serta dirancang insentif buat industri pangan berbasis tepung lokal misalnya pajak pertambahan nilai yang lebih rendah dan lain-lain," katanya.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor Dwi Andreas menilai upaya pemerintah untuk menggalakkan diversifikasi pangan dan programnya sama sekali tdak berjalan. Dia menilai bahkan keragaman pangan mulai terkikis dengan terbatasnya komoditas bahan pangan yang tersedia di pasaran atau dikonsumsi oleh rumah tangga.

"Kita mengalami kemunduran karena pangan kita semakin mengerucut pada dua jenis komoditas yaitu beras dan gangum sedangkan sumber pangan lokal semakin hilang. Banyak program pemerintah hanya retorika belaka bukan program yang secara serius berusaha mengatasi permasalahan ini. Dengan tegas saya menyatakan diversifikasi pangan gagal total," katanya kepada Bisnis.

 minimnya pilihan bahan pangan untuk dikonsumsi oleh masyarakat adalah isu lama. Adapun pembahasan untuk menyelesaikan polemik terbatasnya sumberdaya bahan pangan sudah dilakukan tapi belum ada langkah konkret.

“Mengenai diversifikasi pangan sudah dibicarakan selama 40 tahun,tapi tidak ada program maupun niat dalam mengusahakannya,” kata Franky kepada Bisnis belum lama ini.

Menurutnya agar ketahanan pangan bisa tercapai perlu ada diversifikasi sumberdaya bahan pangan. Namun untuk mencapai kedua target tersebut Franky menyebut pemerintah dan para pengambil keputusan perlu duduk satu meja untuk membahasnya. “Perlu suatu roadmap [peta jalan] yang konsisten dari semua stakeholder termasuk pemerintah,” tegasnya.

Franky mengatakan program diversifikasi pangan bisa dimulai dari benih dan bibit suatu komoditas yang ingin dikembangkan secara konsisten. Tentunya, pengembangan komoditas tersebut harus mencakup asupan karbohidrat dan juga protrein.

Indonesia, lanjutnya, secara alami memiliki keragaman pangan di tingkat masyarakat yang belum dibudidayakan secara masif. Terutama dalam hal asupan karbohidrat seperti gembili, uwi, atau ganyong. “Yaitu mana di budidaya, itukan asal tumbuh saja,” katanya.

Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung, Bustanul Arifin menambahkan untuk mencapai diversifikasi sumber daya bahan pangan perlu didukung dengan pengembangan industri pangan. Terutama industri yang berbasis pangan lokal.

Menurutnya hal tersebut dapat saja dilakukan bila berkaca dari pangan berbasis terigu impor seperti mi instan. Maka itu, pengindustrian pangan atau peningkatan nilai tambah menjadi salah satu kunci penting dalam terwujudnya diversifikasi pangan.

“Baru langkah berikutnya yaitu melengkapinya dengan promosi gencar, yang diharapkan mampu mengubah perilaku masyarakat konsumen,” katanya.

Bustanul menegaskan pengindustrian pangan lokal seharusnya mampu lebih efisien dan membuat produk pangan lokal tersebut bersaing dengan pangan impor.

Dewan Pembina Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia M. Husein Sawit mengatakan pemerintah harus melihat diversifikasi pangan dari sisi suplai dan peran gandum yang semakin besar untuk pemenuhan pangan lokal.

"Seharusnya, pemerintah membenahi sisi permintaan dan mendorong agar pangan lokal dibuat agar lebih murah dari gandum," tegasnya kepada Bisnis (15/10).

Pasalnya, perlu kebijakan makro yang mengatur itu misalnya dari sisi tarif impor harus ada kandungan pangan atau tepung-tepungan lokal. Menurut Husein hal tersebut sifatnya harus wajib atau mandatory.

"[Sifatnya] diwajibkan mandatory serta dirancang insentif buat industri pangan berbasis tepung lokal misalnya pajak pertambahan nilai yang lebih rendah dan lain-lain," katanya.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor Dwi Andreas menilai upaya pemerintah untuk menggalakkan diversifikasi pangan dan programnya sama sekali tdak berjalan. Dia menilai bahkan keragaman pangan mulai terkikis dengan terbatasnya komoditas bahan pangan yang tersedia di pasaran atau dikonsumsi oleh rumah tangga.

"Kita mengalami kemunduran karena pangan kita semakin mengerucut pada dua jenis komoditas yaitu beras dan gangum sedangkan sumber pangan lokal semakin hilang. Banyak program pemerintah hanya retorika belaka bukan program yang secara serius berusaha mengatasi permasalahan ini. Dengan tegas saya menyatakan diversifikasi pangan gagal total," katanya kepada Bisnis.

 

Tag : pangan
Editor : Fajar Sidik

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top