Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merevisi jumlah kapasitas proyek pembangkit listrik yang berpotensi dimundurkan jadwal operasinya (commercial on date/COD) dari 15,2 gigawatt (GW) menjadi 4,64 GW.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy Noorsaman Sommeng mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi sebanyak 10,56 GW dari 15,2 GW proyek belum financial close dipastikan akan beroperasi sesuai jadwal.
"Jadi total ada 10,56 GW yang tidak bisa ditunda sehingga yang dapat dimundurkan COD-nya hanya 4,64 GW. Itu penundaan ya bukan pembatalan," ujar Andy di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (24/9/2018).
Andy berujar proyek 10,56 GW tersebut harus tetap dijalankan sesuai jadwal, di antaranya untuk menjaga reserve margin sehingga tingkat keandalan sistem ketenagalistrikan terjaga. Kemudian terdapat 3,51 GW proyek pembangkit energi baru dan terbarukan yang harus tetap dijaga pembangunannya.
Pemunduran jadwal COD juga tidak bisa dilakukan lantaran beberapa proyek pembangkit gas (PLTGU) telah terkontrak perjanjian jual beli gas (PJBG) yang bila ditunda akan berdampak munculnya pinalti pembayaran Take or Pay, contohnya PLTGU Jawa I. Lalu ada proyek yang berpotensi terkena penyesuaian harga jual beli listrik (price adjusment) bila proyek tersebut ditunda, misalnya PLTU Sulut 3.
Selain itu, Andy menyebutkan dari 10,56 GW sebanyak 4,16 GW juga sudah mendapatkan persetujuan harga dari Menteri ESDM Ignasius Jonan.
Adapun untuk 4,64 GW yang berpotensi ditunda masih akan dievaluasi kembali.
"Yang 4,64 GW berpotensi mundur ini dilihat lagi. Mungkin sudah masuk ke PLN tapi PLN belum minta persetujuan menteri. Kalau di tengah jalan menteri ok yang nggak jadi ditunda COD-nya," kata Andy.
Dia menuturkan proyek-proyek yang mengalami penyesuaian tersebut sebetulnya sudah sesuai dengan rencana pembangunan yang tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018-2027. Sehingga adanya penundaan proyek itu tidak berdampak banyak terhadap neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD). Adapun penyesuaian dalam RUPTL karena perubahan asumsi pertumbuhan listrik dari 8,3% menjadi 6,86%.
Menurutnya, untuk menahan laju impor di sektor lsitrik memang yang perlu diutamakan adalah peningkatan TKDN. Hal ini masih menjadi tantangan tersendiri karena komponen proyek listrik masih banyak yang belum bisa dipenuhi dari industri dalam negeri.
"Kayak PLTB ada kurang lebih 80-90% impor karena kita belum bisa. Lalu PLTU yang sekarang harus ramah lingkungan itu teknologinya atau boiler-nya mahal, Indonesia belum bisa," katanya.
Belum lama ini, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengumumkan sebanyak 15,2 GW proyek belum financial close akan dimundurkan jadwal operasinya untuk menahan laju impor dan mengatasi pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Proyek-proyek listrik disebut-sebut berkontribusi cukup besar terhadap defisit CAD karena impor barang modalnya yang cukup besar. Atas dasar inilah Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta proyek pembangkit belum financial closing untuk dikaji dan ditunda sementara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
