Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Wah, Ketersediaan Air di Jawa Kritis!

Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat mengungkapkan bahwa ketersediaan air di Pulau Jawa sudah dalam tahap kritis. Jawa menanggung beban berat akibat konsentrasi penduduk yang tinggi di pulau tersebut.
Ilustrasi: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditemani Asisten Pembangunan Gamal Sinurat melakukan razia penggunaan air tanah ilegal di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (12/3/2018). - JIBI/ Feni Freycinetia Fitriani
Ilustrasi: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditemani Asisten Pembangunan Gamal Sinurat melakukan razia penggunaan air tanah ilegal di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (12/3/2018). - JIBI/ Feni Freycinetia Fitriani

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat mengungkapkan bahwa ketersediaan air di Pulau Jawa sudah dalam tahap kritis. Jawa menanggung beban berat akibat konsentrasi penduduk yang tinggi di pulau tersebut.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa luas Jawa hanya 6,94% dari total luas wilayah daratan Indonesia. Ketersediaan air di Jawa juga hanya mencapai 4,20% dari total potensi ketersediaan air. Namun, Jawa harus menanggung beban 57,50% penduduk Indonesia yang tinggal di pulau ini.

Menurut Basuki, kondisi ini menyebabkan ketersediaan air per kapita di Jawa hanya 1.200 meter kubik per tahun. Angka ini jauh di bawah kebutuhan ketersediaan minimum sebesar 1.600 m3/kapita/tahun.

"Dari segi ketersediaan air, Pulau Jawa sudah dalam kondisi kritis," ujar Basuki dalam Orasi Ilmiah di Gedung Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Jakarta, Kamis (23/3/2018).

Dia menegaskan bahwa ketidakseimbangan antara distribusi penduduk dan daya dukung lingkungan menjadi tantangan nyata pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan pengembangan harus terpadu dengan pengembangan wilayah.

Kementerian PUPR saat ini telah menetapkan 35 wilayah pengembangan strategis (WPS) yang menjadi dasar penyusunan program pembangunan Infrastruktur.

Menurut Basuki, setiap WPS memiliki strategi pengembangan untuk memastikan potensi sosial ekonomi dapat dikembangkan secara optimal dan berkesinambungan, termasuk membangun kawasan perbatasan, pulau terluar, dan wilayah tertinggal secara memadai.

Dia mencontohkan pembangunan infrastruktur di Papua tidak akan memberi manfaat ekonomi dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang pembangunan infrastruktur di luar Jawa dan Sumatra akan membangkitkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Rivki Maulana
Editor : Zufrizal

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper