Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah perlu mencari solusi konkret keterbatasan pengelolaan administrasi daerah dalam pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Wakil Direktur Institute of Development for Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengungkapkan faktor pengelolaan dan manajemen keuangan di daerah masih menjadi kendala TKDD.
“Terutama faktor governance, di mana proses dari pusat ke daerah dan sampai dengan implementasi memerlukan disiplin administrasi dari daerah,” ungkapnya kepada Bisnis, Minggu (15/7/2018).
Eko menjelaskan sejauh ini daerah masih terkendala keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), terutama dalam mengelola Dana Desa. Jika tidak dikelola dengan baik, maka Dana Desa justru rawan penyelewengan.
Ekonom Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro mengungkapkan penyelewengan yang terjadi di daerah tidak hanya dilakukan dengan sengaja, tetapi bisa terjadi karena ketidaktahuan dan tidak tertibnya administrasi.
Kemampuan pembukuan yang terbatas menjadi kendala desa dalam mengelola keuangan, sehingga pemerintah pusat dinilai perlu memberikan pelatihan dasar pengelolaan keuangan terutama pembukuan.
Di sisi lain, diperlukan pula komunitas masyarakat independen yang mengawasi penggunaan Dana Desa dan pembangunan di daerah agar penyelenggaraannya transparan dan terawasi dengan baik.
Dia menambahkan mekanisme hukuman dan penghargaan terhadap daerah harus terus dijalankan. Dengan begitu, daerah akan terpacu untuk terus mengembangkan kapasitasnya dalam pengelolaan anggaran.
Eko pun turut mempertegas perbaikan kapasitas SDM secara langsung perlu dilakukan pemerintah pusat.
Hingga semester I/2018, realisasi TKDD telah mencapai 50,3% atau setara Rp385,6 triliun dari total pagu Rp766,2 miliar. Jumlah tersebut lebih rendah dari realisasi pada periode yang sama tahun lalu yang mencapai 51,5% atau sekitar Rp394,8 trilliun dari total pagu Rp766,3 triliun.
Dari jumlah yang sudah direalisasikan tersebut, total Dana Desa yang sudah dikirimkan ke desa sebesar Rp35,9 triliun atau 59,8% dari total pagu anggaran Rp60 triliun.
