Bisnis.com, JAKARTA - Rencana pemerintah untuk segera menerapkan sistem resi gudang untuk garam akan terealisasi dalam waktu dekat.
Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengatakan, sistem resi gudang diharapkan bisa mejaga stabilitas harga garam nasional dan mencegah terperosoknya harga garam rakyat saat musim panen raya.
“Sekarang kan masih belum panen raya, jadi opsi dari petambak garam itu selalu menjual langsung karena harga masih tinggi. Tetapi kalau sudah panen raya, biasanya kan suplainya lebih banyak daripada demand-nya. [Saat itu] kita akan coba resi gudang itu untuk bisa kita mulai,” katanya, Kamis (12/7).
Untuk mendukung sistem ini, pemerintah telah menyediakan sebanyak 12 unit gudang garam nasional (GGN) yang tersebar di sejumlah daerah yakni Indramayu, Cirebon, Brebes, Demak, Pati, Rembang, Tuban, Sampang, Pamekasan, Bima, Pangkep, dan Kupang.
Selain itu, ada pula enam unit gudang lain yang akan dibangun tahun ini. Keenam gudang tersebut akan tersebar di wilayah Pidie Jaya, Karawang, Lamongan, Sumenep, Sumbawa, dan Jeneponto.
Masing- masing unit GGN memiliki luas sekitar 600 meter persegi dengan kapasitas mencapai 2.000 ton. Adapun pembangunan GGN dengan nilai sekitar Rp2,3 miliar-Rp2,5 miliar per unit ini menggunakan dana yang bersumber dari anggaran KKP dan telah dilengkapi dengan berbagai pendukung seperti conveyor dan jembatan timbang.
GGN yang berada di Indramayu akan menjadi lokasi pertama untuk percobaan penerapan sistem resi gudang (pilot ptoject) untuk kemudian di replikasi di titik-titik lain. “Kita akan mencoba full cycle-nya resi gudang.”
Dalam penerapan sistem resi garam nanti, PT Garam akan bertindak sebagai penyerap (off taker) garam milik petani yang di simpan di gudang, sedangkan Bank BNI akan menjadi pendukung dari segi finansial.
