Bisnis.com, JAKARTA - Penguasaan pihak asing di bidang kegiatan selam diperkirakan menyebabkan Indonesia mengalami kerugian hingga mencapai Rp1,5 triliun.
Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO), Moh Abdi Suhufan dalam keterangan tertulis menyebutkan Indonesia masih mengalami hambatan dalam mengoptimalkan pemanfaatan laut melalui pengembangan jasa kelautan karena kegiatan selam dan bidang pekerjaan komersil bawah laut masih dikuasai asing.
Sejauh ini, katanya, pemerintah belum mengatur regulasi tentang bidang pekerjaan komersil bawah laut serta layanan selam untuk pariwisata. Akibatnya, bisnis dan kegiatan tersebut dilakukan oleh pihak asing melalui asosiasi dan lembaga sertfikasi asing yang berbisnis di Indonesia. Praktik tersebut sudah berlangsung lama dan merugikan negara. Mesti ada upaya serius dari pemerintah dan stakeholder kelautan untuk membenahi masalah ini. Pasalanya, dominasi asing dalam dunia selam di Indonesia telah menimbulkan ketergantungan dan menyebabkan kerugian negara.
“Akibat kegiatan selam yang dikuasai asing, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 1,5 triliun karena kegiatan tersebut dilakukan secara ilegal dengan tidak membayar pajak pada negara” kata Abdi, seperti dikuitp dari siaran pers, Rabu (11/7/2018).
Kegiatan selam tersebut meliputi layanan kepariwisataan dan bidang pekerjaan komersil seperti survey bawah laut yang sertifikasinya dikeluarkan oleh asosiasi dan lembaga asing yang melakukan bisnis di Indonesia. Saat ini menurutnya ada sekitar 8-10 lembaga asing yang beroperasi di Indonesia dari negara Amerika, Jepang, Canada dan Inggris.
Untuk bidang kepariwisataan layanan selam, pasarnya meliputi sertifikasi dive centre yang melakukan usaha selam, sertfikasi untuk instruktur selam dan sertifikasi dive master. Ada juga jenis sertfikasi lain seperti survey bawah laut, pengelasan bawah laut, perpipaan dan pekerjaan di sektor migas.
“Untuk setiap dive centre mesti membayar Rp30 juta- Rp40 juta, saat ini ada sekitar 800 dive center di Indonesia’ kata Abdi.
Hal ini pun ditambah dengan semakin meningkatnya kebutuhan tenaga selam professional yang jumlahnya mencapai ratusan orang pertahun. Akibat praktik ini, pertumbuhan tenaga selam di Indonesia tergolong lambat karena mahalnya biaya untuk mendapatkan sertifikasi selam. Hal ini berbanding terbalik dengan keinginan pemerintah untuk mendorong perkembangan pariwisata khususnya wisata bahari.
Sementara itu, Ketua Bidang Sertifikasi Profesi Kelautan DPP ISKINDO, Amiruddin mengatakan bahwa pemerintah dan stakeholder kelautan Indonesia harus segera berkonsolidasi guna mengurangi dominasi asing di dunia bawah laut Indonesia.
“Pemerintah mesti segera mengatur dan membuat regulasi tentang sertifikasi pekerjaan bawah laut serta lembaga atau asosiasi yang menjalankan bisnis ini di Indonesia dengan label merah putih” katanya.
Pekerjaan bawah laut memang beresiko tinggi dan mesti terstandarisasi, tetapi menurutnya sumberdaya manusia bangsa ini sudah mempunyai kemampuan untuk menghasilkan hal tersebut.
Dia menambahkan, pemerintah perlu mendorong agar penyediaan layanan sertfikasi selam profesional dan pekerjaan komersil untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam negeri dan berbiaya murah. Biaya yang selama ini dikeluarkan untuk sertfikasi pekerjaan bawah laut terbilang mahal sehingga Indonesia kekurangan SDM terampil untuk penuhi kebutuhan pasar tenaga kerja bawah laut.
